Proyek Pindah Ibu Kota, Kalsel Harap Punya Kereta Api

Banjarbaru, CNN Indonesia -- Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berharap daerahnya mendapat jatah pembangunan transportasi publik massal dari rencana proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Misalnya, jalur perkeretaapian.

Sahbirin menyampaikan masyarakat Kalimantan belum pernah mencicipi kereta api meski sudah 74 tahun merdeka.

"Harapan kita infrastruktur transportasi massal ya. Karena Kalimantan termasuk boleh dikatakan yang ketinggalan, orang di sana (Jakarta) sudah bercerita kereta cepat, kita kereta lambat juga belum," kata Sahbirin saat ditemui usai menghadiri Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9) malam.

Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah sejak lama mencanangkan perkeretaapian yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan.

Lihat juga: Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Akan Asal Beri Aset ke Swasta

Namun jalur kereta api Palangka Raya-Banjarmasin sepanjang 180 kilometer itu belum terwujud hingga sekarang.

Pria yang sering dipanggil Paman Birin itu berkata sudah pernah menyampaikan harapan itu ke Presiden Joko Widodo. Pemerintah pusat juga sudah menginstruksikan wali kota dan bupati di Kalsel untuk menyiapkan lahan untuk stasiun.

Namun ia belum mendapat detail perencanaan dari pemerintah pusat. Kemungkinan besar, kata dia, skema pembiayaan seluruhnya dari APBN.

"Saya yakin akan terwujud karena yang namanya ibu kota butuh transportasi massal. Dan perkeretaapian adalah salah satu bentuk transportasi massal yang sangat dibutuhkan dengan zaman kita hari ini," ujar dia.

Lihat juga: Bappenas Klaim Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Tangkal Resesi

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan ibu kota baru bakal berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pemindahan ibu kota negara untuk mengurangi beban yang dialami DKI Jakarta dan Pulau Jawa, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air.

"Kenapa urgent sekali? Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

[Gambas:Video CNN] (dhf/osc)