KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Bupati Pakpak Bharat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka baru terkait dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Ketiganya, yakni Wakil Direktur CV Wendy Anwar Fuseng Padang, Dilon Bancin (swasta), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gugung Banurea.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara suap yang menjerat eks Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp650 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Dalam proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan, KPK menemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (23/9).

Bermula dari pertemuan di rumah dinas Remigo, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali menawarkan proyek peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng dengan nilai Rp5,1 miliar kepada Dilon dan Gugung.

Lihat juga: Bupati Nonaktif Remigo Divonis 7 Tahun, Keluarga Maki KPK

Terdapat uang muka--di luar uang 'KW'--sebesar 10 persen yang harus diberikan. Febri mengatakan, Dilon dan Gugung menyetujui untuk membayar uang muka Rp500 juta. Penyerahan uang kepada Remigo dilakukan lewat perantara dan diserahkan di kantornya pada awal April 2018.

Sementara uang 'KW' di sini adalah kode dari uang kewajiban yang harus dibayarkan kontraktor saat ada pencairan dana proyek.

Selanjutnya pada pertemuan di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Remigo meminta kepada anggota Pokja ULP supaya lelang proyek tersebut dipercepat dan nama calon pemenang akan diberikan oleh David.

David kemudian bertemu dengan Pokja ULP untuk memberi informasi bahwa proyek tersebut akan diurus oleh Gugung dan Dilon. Kemudian Gugung memasukkan penawaran untuk paket pekerjaan proyek tersebut dengan menggunakan PT Alahta.

"Pada akhir Juni 2018, PT Alahta yang dimiliki oleh kerabat GUB (Gugung Banurea) dinyatakan sebagai pemenang," ujar Febri.

"Atas pengumuman ini, GUB memberi uang 'koin' sebesar Rp50 juta kepada sekretaris Pokja ULP," sambungnya.

Lihat juga: Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun Bui

Febri mengatakan, David beberapa kali meminta PT Alahta membayar uang 'KW' setelah pencairan dana proyek mencapai 50 persen dan 95 persen serta beberapa permintaan lainnya untuk keperluan mendesak Remigo.

"Diduga pemberian uang dari tersangka DBC (Dilon Bancin) dan GUB total sejumlah Rp720 juta melalui DAK [David] kepada RYB [Remigo]," terang Febri.

Atas perbuatannya ini, Dilon dan Gugung disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Anwar Fuseng Padang merupakan kontraktor di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Pada Februari 2018, David menghubungi Anwar untuk meminta uang Rp250 juta sebagai persyaratan 25 persen uang 'KW' jika ingin mendapat proyek.

Satu bulan setelahnya, Anwar memberi David Rp250 juta dengan kuitansi bertuliskan 'Pinjaman untuk Biaya Perobatan'.

"Uang tersebut kemudian diberikan kepada RYB [Remigo] melalui ajudannya di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Lihat juga: Bupati Nonaktif Remigo Didakwa Terima Suap Rp1,6 Miliar

Febri melanjutkan, pada Mei 2018 David kembali menghubungi Anwar untuk menyiapkan perusahaan karena akan diberikan paket pekerjaan berupa peningkatan jalan Traju-Sumbul-Lae Mbilulu dengan nilai proyek Rp2,03 miliar.

Anwar mengajukan penawaran menggunakan CV Wendy melalui LPSE dan ditetapkan sebagai pemenang.

Pada November 2018, David meminta sisa uang 'KW' sebesar 15 persen dari nilai kontrak dipotong pajak untuk setiap pencairan termin. Sehingga Anwar memberikan uang Rp50 juta lagi kepada David yang kemudian diteruskan ke Remigo.

"Maka tersangka Anwar diduga memberi uang total Rp300 juta kepada DAK [David] dan RYB [Remigo]," kata Febri.

Atas ulahnya, Anwar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna keperluan penyidikan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak 20 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019.

Anwar ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan, Dilon dan Gugung ditahan di Rumah Tahanan Negara cabang Pomdam Jaya Guntur.

[Gambas:Video CNN] (ryn/osc)