Menakar Upaya Jokowi Redam Situasi dengan Undang Tokoh Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Situasi keamanan di Papua-Papua Barat memanas pascadugaan aksi rasialisme saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus lalu. Warga di sejumlah kawasan terutama di Papua dan Papua Barat menggelar aksi demonstrasi menolak sikap rasialisme itu. Beberapa di antaranya berujung rusuh sehingga membuat situasi genting.

Akibat dari kejadian itu, fasilitas umum, gedung pemerintahan, rumah, pertokoan, hingga gedung perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, empat warga sipil dan seorang personel TNI dinyatakan meninggal dunia saat aksi di Deiyai, Papua.

Lihat juga: Manuver Benny Wenda Disebut Mirip Ramos Horta di Timor Timur

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meredam kerusuhan di Papua-Papua Barat, mulai dari pembatasan akses internet, pembatasan kunjungan warga negara asing, hingga melakukan penindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan dan diduga provokator.

Dan, untuk meredam situasi di Papua, terbaru Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang 64 tokoh--di mana yang datang 61 orang asal Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). 


Jokowi mendengarkan setidaknya sepuluh aspirasi dari para tokoh Papua-Papua Barat di antaranya pemekaran wilayah, pembangunan asrama nusantara, penyelesaian proyek Palapa Ring, hingga pembangunan Istana Kepresidenan di Papua.

Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dengan para tokoh Papua-Papua Barat itu, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth menilai itu tak akan menyelesaikan akar persoalan. Pasalnya, sambung dia, aspirasi yang disampaikan tokoh-tokoh Papua dan papua Barat itu tak mewakili masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut. Ia menilai itu hanya aspirasi dari segelintir elite di Papua dan Papua Barat.

"Pertemuan itu menurut saya tidak bisa menyelesaikan akar masalah [di Papua dan Papua Barat]. Karena kalau dilihat dari poin-poin yang disampaikan itu kan sebenarnya hanya representasi dari yang hadir saja," ujar Adriana kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/9).

Terkait aspirasi yang disampaikan para tokoh Papua dan Papua Barat kala menemui Jokowi, Adriana melihat hanya merupakan isu lama. Terkait dengan pemekaran misalnya, ia mengatakan setiap wilayah adat Papua sejak dahulu menuntut adanya pembagian secara formal sesuai dengan adatnya masing-masing.

Adriana pun berharap pemekaran wilayah di manapun itu seharusnya dilakukan lewat kajian yang matang sebelum direalisasikan. Adriana merasa kajian menjadi hal yang penting karena masih ada beberapa hal yang belum siap di Papua dan Papua Barat, salah satunya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang menjadi ketua rombongan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Lihat juga: Ketua Rombongan Tokoh Papua yang ke Istana Eks Timses Jokowi

Sementara itu, kemarin saat menanggapi permintaan pemekaran wilayah hingga lima, Jokowi menyatakan tak bisa menutupnya karena tata pelaksanaan telah diatur dalam undang-undang.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian," ujar Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.

Kemudian untuk aspirasi tokoh Papua soal Palapa Ring, Adriana menyatakan itu hanyalah proyek lama yang sebenarnya sudah dijadwalkan akan dikunjungi Jokowi ketika rampung.

Adriana membeberkan ada empat akar masalah di Papua yakni diskriminasi rasial; pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan; serta status dan sejarah politik Papua-Papua Barat menjadi bagian Indonesia. Ia menilai empat persoalan itu yang seharusnya direspon Jokowi selaku kepala negara juga kepala pemerintahan Republik Indonesia.

 "LIPI sudah lama mengatakan ini akar empat masalah ini lho penyebabnya. Nah yang harus diselesaikan penyebabnya itu. Kalau datang, terus bicara minta pemekaran itu kan konflik di tengah-tengah mayarakat Papua sendiri," ujar Adriana.

Lalu aspirasi soal asrama nusantara bagi mahasiswa dari berbagai daerah, Adriana menilai hal tersebut masih kurang tepat diajukan di hadapan presiden. Ia menilai aspirasi asrama nusantara merupakan ranah pemerintah daerah asal mahasiswa, dan pemerintah di mana bangunan itu berada.
 
Oleh karena itu, Adriana menilai aspirasi yang disampaikan Ketua Delegasi Papua Abisai Rollo itu masih jauh dari kata komprehensif terkait isu-isu di Papua kini dan yang telah menjadi persoalan dari masa lalu yang belum diselesaikan.

 "Jadi kalau fokusnya hanya ke delapan atau sembilan isu yang disampaikan itu tidak representatif dari persoalan-persoalan di Papua, apalagi akar masalah itu sama sekali jauh dari itu," ujar Adriana.

Lebih lanjut, Adriana enggan berkomentar soal motif di balik Jokowi memanggil tokoh Papua-Papua Barat ke Istana Negara. Namun, ia tak bisa menampik kecurigaan bahwa tokoh-tokoh yang datang ke istana adalah mereka yang mewakili pihak-pihak tertentu di Papua dan Papua Barat.

"Selalu kalau bicara keterwakilan itu begitu karena di Papua itu kan faksi dan kelompoknya banyak. Yang diundang nih kelompok yang mana?" ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo mendengarkan aspirasi perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, 10 September 2019. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Sementara itu, Adriana juga menyoroti cara pemerintah dalam menangani Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda yang saat ini berada di Inggris dan tak lagi berkewarganegaraan Indonesia. Adriana menyarankan agar pemerintah melakukan dialog dengan diaspora proreferendum yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan Benny selama ini.

Ia meyakini dialog dengan diaspora Papua proreferendum yang bertentangan dengan Benny akan meredam upaya-upaya kampanye yang dilakukan Benny dan simpatisannya selama ini.

 "Jadi tidak usah urus Benny Wenda-nya, tapi dalam tanda petik mendekati, approach kepada diaspora Papua yang tidak setuju dengan strateginya Benny Wenda," ujarnya.

Lihat juga: 'Kemustahilan' Referendum Papua hingga Amarah China ke Jerman

[Gambas:Video CNN] (jps/kid)