Hadi: yang Gagalkan Pelantikan Presiden Berhadapan dengan TNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI. Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).

Lihat juga: Relawan Minta Penumpang Gelap Demo Tak Usik Pelantikan Jokowi

Hadi menuturkan TNI memiliki tugas untuk menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Ia menilai terjaganya kedua hal itu akan membuat demokrasi dan konstitusi berdiri tegak.

Lebih lanjut, Hadi kembali menegaskan TNI akan mendukung dan memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Ia mencontohkan TNI membantu Polri ketika mengamankan DPR/MPR saat unjuk rasa beberapa hari lalu.


"Termasuk kekuatan yang ada di dalam, di daerah-daerah pun seperti itu supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengklaim kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, bukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024.

Lihat juga: Wiranto Sebut Ada Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

"Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9).

"Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (jps/osc)