Massa di Depan Istana Teriak Rezim Jokowi Antidemokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pergerakan Rakyat (FPR) menggelar aksi solidaritas di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9). Masing-masing peserta aksi membawa poster juga spanduk bertuliskan ungkapan protes serta tuntutan.

Beberapa di antaranya meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo bertanggung jawab terhadap segala tindakan represif aparat saat menghadapi gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah.

Massa juga membawa poster berisi penolakan terhadap Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) hingga pembebasan para peserta aksi yang masih ditahan polisi.

"Jokowi, JK (Jusuf Kalla)," teriak Sekretaris FPR, Dimas.

"Rezim anti-rakyat, antidemokrasi," balas peserta aksi lain.

Lihat juga: Jokowi Balik Badan saat Ditanya Penangkapan Dandhy dan Ananda

Massa kemudian meminta Jokowi segera menjawab tuntutan gerakan aksi mahasiswa. Mereka mengkritik sikap Jokowi yang mengklaim paling paham demokrasi namun langkah yang diambil justru bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri.

"Laku demokrasi direspons dengan langkah antidemokrasi, dengan kekerasan," sindir mahasiswa.

Mereka juga mengkritik Jokowi yang masih melarang jurnalis masuk ke wilayah Papua dan membiarkan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menderita karena asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jokowi hanya memberikan pernyataan, tidak ada sikap konkret," kata orator perwakilan dari FPR, Catur Widyantoro.

Selama sepekan gelombang protes mahasiswa menyuarakan tuntutan serupa yakni menolak pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak berbagai RUU bermasalah dan menghentikan kriminalisasi aktivis dan menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh.

Lihat juga: Dua Mahasiswa Tewas, Jokowi Didesak Copot Wiranto

Catur mendukung dan mengapresiasi gerakan perlawanan mahasiswa tersebut. Namun ia menyesalkan, kritik dari anak muda mengenai permasalahan negara itu justru dibalas dengan tindakan kekerasan polisi dan memakan korban tewas dan luka. Terbaru, dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, meninggal.

Tak hanya itu, mereka juga menyesalkan penangkapan dua aktivis yang kritis terhadap kasus Papua dan galang aksi dana untuk mahasiswa.

"Akar masalah hari ini adalah ketidakmampuan Jokowi mengendalikan situasi hari ini," kata Catur dengan pengeras suara.

"Jokowi menunjukkan watak yang sebenarnya, yang antidemokrasi yang tidak pro kepentingan rakyat," lanjut dia lagi.

Lihat juga: Politikus Gerindra: Jokowi Tunjukkan Arogansi Kekuasaan

Dalam aksi, mereka juga mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto menyusul tewasnya dua mahasiswa Haluoleo Kendari, Randy (21) dan Muh Yusuf Kardawi (19) saat aksi.

"Kepolisian dan Jokowi segera menangkap dan mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara karena tidak becus mengendalikan dan menangani secara demokratis aksi di sana," sambung Catur.

Poin itu merupakan salah satu dari 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi FPR. FPR sendiri merupakan aliansi gabungan dari pelbagai kelompok mulai dari serikat buruh, pegiat agraria, mahasiswa hingga serikat pekerja hukum.

"Kekerasan, intimidasi dan pembatasan hak juga terjadi di berbagai daerah. Semua ini menunjukkan watak dan rezim fasis dari Jokowi-JK," tukas Catur.

[Gambas:Video CNN]


(ika/DAL)