Demo Ricuh, Tol Dalam Kota Depan DPR Dialihkan

CNN Indonesia | Senin, 30/09/2019 18:27 WIB
Demo Ricuh, Tol Dalam Kota Depan DPR Dialihkan Tol dalam kota depan Gedung DPR ditutup, Senin (30/9). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tol dalam kota Semanggi-Tomang depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta ditutup usai aksi unjuk rasa berujung ricuh di sekitar Kompleks Parlemen.

Kepolisian menutup tol dalam kota membuat belasan kendaraan roda empat yang mengarah ke Slipi sempat terjebak di depan Kompleks Parlemen.

Sekitar pukul 17.15 WIB, aparat dibantu warga sekitar membongkar pembatas (barrier) antar ruas jalan tol. Tak lama kemudian, kendaraan diminta untuk memutar balik ke arah Semanggi.


Butuh waktu lima belas menit untuk kepolisian mensterilkan jalan tol di depan Gedung MPR/DPR RI.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejak sore beberapa orang dari kelompok demonstran memaksa masuk ke jalur tol. Sebab kepolisian memblokir laju massa ke depan Gedung MPR/DPR RI.

Sekitar pukul 17.50 WIB, massa dari arah Semanggi sempat tumpah ruah ke jalan tol. Polisi mengerahkan dua kendaraan taktis pengurai massa.

Puluhan anggota Brimob juga diterjunkan untuk berhadap-hadapan dengan massa aksi unjuk rasa.

Hari ini mahasiswa kembali mendatangi Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan #ReformasiDikorupsi.

Tujuh poin itu adalah menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan RUU SDA. Kemudian mendesak pengesdahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU PPRT.

Poin kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & Polri menempati jabatan sipil. Keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua.

Kemudian mereka meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam hentikan pembakaran hutandiKalimantandanSumatera yang dilakukan oleh korporasi,danpidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.
 
(dhf/wis)