Demo Ricuh, Tol Dalam Kota Depan DPR Dialihkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tol dalam kota Semanggi-Tomang depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta ditutup usai aksi unjuk rasa berujung ricuh di sekitar Kompleks Parlemen.

Kepolisian menutup tol dalam kota membuat belasan kendaraan roda empat yang mengarah ke Slipi sempat terjebak di depan Kompleks Parlemen.

Lihat juga: Mahasiswa Makassar Sempat Bajak 3 Truk untuk Blokir Jalan

Sekitar pukul 17.15 WIB, aparat dibantu warga sekitar membongkar pembatas (barrier) antar ruas jalan tol. Tak lama kemudian, kendaraan diminta untuk memutar balik ke arah Semanggi.

Butuh waktu lima belas menit untuk kepolisian mensterilkan jalan tol di depan Gedung MPR/DPR RI.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejak sore beberapa orang dari kelompok demonstran memaksa masuk ke jalur tol. Sebab kepolisian memblokir laju massa ke depan Gedung MPR/DPR RI.

Lihat juga: Di Samarinda, Polisi Tembak Gas Air Mata Bubarkan Demonstran

Sekitar pukul 17.50 WIB, massa dari arah Semanggi sempat tumpah ruah ke jalan tol. Polisi mengerahkan dua kendaraan taktis pengurai massa.

Puluhan anggota Brimob juga diterjunkan untuk berhadap-hadapan dengan massa aksi unjuk rasa.

Hari ini mahasiswa kembali mendatangi Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan #ReformasiDikorupsi.

Tujuh poin itu adalah menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan RUU SDA. Kemudian mendesak pengesdahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU PPRT.

Lihat juga: Ambulans DKI di Lokasi Demo Dikawal 2 Motor Patroli Satpol PP

Poin kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & Polri menempati jabatan sipil. Keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua.

Kemudian mereka meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam hentikan pembakaran hutandiKalimantandanSumatera yang dilakukan oleh korporasi,danpidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan. (wis/dhf/wis)