Bertemu Jokowi, Forum Rektor Usul Ruang Dialog soal RKUHP

CNN Indonesia | Kamis, 03/10/2019 13:40 WIB
Bertemu Jokowi, Forum Rektor Usul Ruang Dialog soal RKUHP Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) sekaligus Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/10) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi turut didampingi Menristekdikti Mohammad Nasir serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Berdasarkan pantauan setidaknya hadir sekitar 25 pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam FRI dan MRPTNI dalam pertemuan tersebut.

Ketua FRI yang juga Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta agar semua pihak menahan diri untuk menciptakan suasana yang kondusif.


Selain itu, kata Johan, FRI juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan para pihak yang berbeda pendapat soal rancangan undang-undang KUHP (RKUHP).

"Mari kita saling menahan diri untuk membuat suasana kondusif. Dan juga membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Johan mengatakan pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur agar mahasiswa maupun masyarakat bisa mendapat pemahaman utuh soal RKUHP.

Menurutnya, sejumlah rektor perguruan tinggi juga sudah secara mandiri melakukan sosialisasi dengan mengundang perancang RKUHP untuk menyampaikan penjelasan.

"Sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham dan tidak setuju juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham," ujarnya.

Johan mengklaim dalam pertemuan dengan Jokowi tak membahas soal mahasiswa yang melakukan demo beberapa waktu lalu di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Ia menyebut FRI dan MRPTNI hanya ingin menyampaikan sikap atas kondisi saat ini.

"Kita semua letakkan koridornya pada regulasi yang ada, kalau ada regulasinya ya sudah, yang utamanya itu tidak anarkis," tuturnya.

Bertemu Jokowi, Forum Rektor Usul Ruang Dialog soal RKUHPAksi mahasiswa tolak RKUHP dan RUU kontroversial lain di depan Gedung DPR, Jakarta. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sementara itu Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi mengatakan pihaknya menekankan dua hal.

Pertama rektor perguruan tinggi negeri (PTN) harus menjaga situasi kampus masing-masing tetap kondusif.

"Karena kampus adalah tempat menimba ilmu dan tempat memajukan adik-adik kita supaya menjadi generasi penerus bangsa yang kita banggakan," kata Kadarsah di lokasi yang sama.

Bertemu Jokowi, Forum Rektor Usul Ruang Dialog soal RKUHPMajelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Kemudian yang kedua, lanjut Kadarsah, seluruh rektor PTN juga berkomitmen untuk menjaga suasana hati para mahasiswa tetap dingin dan berpikir rasional.

"Semua rektor sudah komitmen untuk terus menjaga dinginnya suasana hati para mahasiswa, berpikir rasional dan juga berpikir cerdas untuk masa depan," ujarnya.

Dalam pertemuan tadi, Kadarsah mengatakan Jokowi juga menyampaikan beberapa arahan, antara lain soal peringkat perguruan tinggi Indonesia di tingkat global serta mencetak mahasiswa menjadi seorang pengusaha.

"Karena kita akan mandiri tidak tergantung pada negara lain. Ini komitmen kita semua. Entrepreneur harus terus ditumbuhkan untuk anak-anak kita," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]
Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi setidaknya sejak lebih dari sepekan lalu bukan hanya menolak pengesahan RKUHP karena masih memuat sejumlah pasal kontroversial. Mereka juga menolak pengesahan RUU yang masih kontroversial lain seperti RUU Pertanahan dan RUU Minerba.

Selain itu, mereka juga menuntut Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan jadi undang-undang. Lengkapnya aksi mahasiswa dan aliansi masyarakat itu pun dibungkus dalam maklumat 7 desakan/tuntutan.

(fra/kid)