Sakit Hati pada Gerindra di Balik Pemilihan Ketua MPR

Koalisi yang pernah terjalin antara Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat pada Pilpres 2019 lalu, sudah benar-benar tiada. PKS, PAN, dan Demokrat tak mendukung Ahmad Muzani dari Gerindra untuk memperoleh kursi ketua MPR pada Kamis kemarin (3/10).

Kemesraan mereka seolah sudah tak berbekas meski pembubaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih hitungan bulan.

Gelagat PAN, PKS, dan Demokrat itu juga tak sama saat BPN Prabowo-Sandi resmi dibubarkan pada Juni lalu. Kala itu, Muzani, yang merupakan Sekjen Gerindra, mengatakan bahwa kerja sama parpol pengusung Prabowo-Sandi bisa berlanjut di parlemen.

"Beliau [Prabowo Subianto] misalnya mengatakan bagaimana kerjasama di bidang parlemen dan kerja sama dalam forum politik lainnya yang dimungkinkan kita harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama," tutur Muzani (28/6).

Pemilihan Anggota BPK Menjadi Sebab

Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gerindra yang mendapat kursi menteri dikabarkan menjadi sebab Demokrat, PAN, dan PKS lebih mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar dalam kontestasi ketua MPR.

Sumber CNNIndonesia.com, yang merupakan politikus mantan anggota BPN Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019, menyebutkan sejumlah alasan mengapa PAN tak memberikan dukungan kepada Ahmad Muzani dari Gerindra.

Sumber itu mengatakan PAN kecewa karena kadernya tidak diloloskan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Sementara calon dari Gerindra, lolos bersama empat orang lainnya.

"Seleksi anggota BPK itu, calon PDIP yang didukung. Yang dari PAN jadi enggak lolos," tutur sumber CNNIndonesia.com pada Jumat (4/10).

Komisi XI DPR, lewat voting pada 25 September lalu, memilih lima anggota BPK. Mereka adalah Pius Lustrilanang dari Gerindra, Daniel Lumban Tobing dari PDIP, Achsanul Qosasi mantan kader Demokrat, Harry Azhar Azis mantan kader Golkar, dan Hendra Susanto yang merupakan pegawai BPK.

Ada kader PAN yang ikut serta dalam pencalonan. Dia adalah Tjatur Sapto Eddy. Akan tetapi, dia tidak mendapat suara yang cukup dalam voting yang dilakukan Komisi XI DPR.

Ihwal rencana bekerja sama di parlemen setelah Pilpres 2019, sumber itu tidak mau bicara banyak. Dia hanya mengatakan bahwa politik bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani gagal memperoleh kursi ketua MPR 2019-2024 (CNNIndonesia/Andry Novelino)

Gerindra Dikabarkan Minta Tambah Jatah Menteri

Sumber CNNIndonesia.com yang lain membeberkan alasan lain mengapa PAN tidak mendukung Muzani dari Gerindra memperoleh kursi Ketua MPR.

PAN tidak mendukung Gerindra memperoleh kursi ketua MPR berkenaan dengan perancangan kabinet pemerintahan selanjutnya. Sumber CNNIndonesia.com menyebut Gerindra kembali meminta satu jatah menteri.

"Gerindra itu minta lagi satu jatah menteri," tuturnya.

Dia tidak menjelaskan kursi menteri apa yang diminta oleh Gerindra. Sumber itu juga tidak mau merinci berapa total kursi menteri yang sudah pasti diperoleh Gerindra.

Meski demikian, pernyataannya tersebut menyuratkan bahwa Gerindra memang sudah mendapat jatah kursi menteri dan meminta lebih banyak.

"Ya sudah kita jalan sendiri-sendiri. Punya pilihan masing-masing di ketua MPR kemarin," ucap sumber.

Pada Juli lalu, sumber CNNIndonesia.com yang merupakan petinggi Gerindra menyebut pihaknya sudah menyiapkan tiga nama untuk didapuk sebagai menteri. Mereka adalah Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.

Dari ketiga nama tersebut, Edhy Prabowo yang memiliki kans paling besar karena disebut sudah diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo mengurusi pertanian. Akan tetapi, kala itu, Edhy mengaku belum tahu ihwal kabar tersebut.

"Saya baru dengar kabar itu," ucap Edhy pada Juli lalu.

Usai Pilpres 2019, Gerindra memang tampak akrab dengan PDIP. Terutama Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri serta Joko Widodo.

Prabowo bertemu dengan Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta. Kemudian mereka lanjut makan siang bersama di suatu restoran di mal FX.

Kemudian, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat itu, saking akrabnya, Megawati memasak nasi goreng khusus untuk Prabowo.

Gerindra Maklum Tiap Parpol Punya Agenda Sendiri

Petinggi Gerindra, PKS, dan PAN masih bekerja sama saat mengklaim Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019 (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono membantah pihaknya meminta kursi menteri tambahan kepada koalisi pemerintah jelang pemilihan ketua MPR.

Dia mengklaim Gerindra selama ini tak pernah meminta jatah menteri. Sebaliknya, kata Sugiono, justru koalisi pemerintah yang menawarkan kepada Gerindra.

"Terus terang Gerindra tidak pernah meminta kursi menteri di Kabinet. Pihak 01 yang menawarkan kursi kabinet itu ke Gerindra," tuturnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/10).

Ihwal pemilihan anggota BPK yang tidak meloloskan kader PAN, Sugiono mengaku tidak tahu. Dia juga mengklaim tidak tahu apabila PAN tidak mendukung Gerindra karena kadernya tidak lolos dalam seleksi anggota BPK.

"Saya tidak tahu hubungannya dengan pemilihan BPK seperti apa, tapi ya ini politik. Semuanya punya hitungan sendiri," ucapnya.

Sekretaris Fraksi PAN di MPR, Saleh Daulay menjelaskan bahwa pihaknya memang sejak awal mendukung Bamsoet ketimbang Muzani. Bahkan sebelum mayoritas fraksi di MPR mendukung calon dari Golkar tersebut.

"Sejak awal, komunikasi dengan bamsoet sudah berjalan dengan baik. Ketika dia dipastikan dapat tiket dari golkar, kami langsung menyatakan bersedia untuk mendukungnya," tutur Saleh saat dihubungi.

PAN, kata Saleh, menilai Bamsoet mampu melanjutkan program-program politik kebangsaan yang selama periode sebelumnya dijalankan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.

Saleh mengatakan Bamsoet juga memiliki komunikasi yang baik lintas fraksi dan kelompok DPD.

"PAN menilai bahwa akseptabilitas Bamsoet lebih baik dari kandidat lainnya. Terbukti dengan dukungan yang diperoleh sebelum pemilihan dimulai," ucap Saleh.

"Kita kan dukung yang mempunyai peluang yang jelas. Selain itu, tentu yang memiliki kapasitas yang baik," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengamini bahwa parpol mantan pengusung Prabowo-Sandi memiliki agenda masing-masing usai Pilpres 2019 (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Penjelasan Saleh tersebut sekaligus membantah kabar PAN mendukung Bamsoet dari Golkar lantaran sakit hati dengan Gerindra.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga tidak sepakat jika partainya disebut sakit hati dengan Gerindra sehingga lebih memilih Bamsoet mengisi ketua MPR.

"Tidak ada. Di politik tidak boleh pakai perasaan. Hubungan dengan Gerindra terus terjaga," tutur Mardani seraya terkekeh saat dihubungi.

Mardani menjelaskan bahwa PKS lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting dalam proses pemilihan ketua MPR. Saat itu, kata Mardani, Bamsoet juga sudah mendapat dukungan mayoritas, sehingga memiliki kans lebih besar.

"Terkait pemilihan ketua MPR, PKS ingin mengedepankan musyawarah dan petanya Pak Bamsoet jauh unggul. Jadi untuk membangun suasana kerukunan melalui mufakat PKS mendukung Pak Bamsoet. Gerindra paham," ucapnya.

Wakil Ketua MPR dari Demokrat Syarif Hasan juga mengklaim pihaknya lebih mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat ketimbang voting. Oleh karena itu, Demokrat mendukung Bamsoet lantaran memiliki kans yang lebih besar.

"Kita ingin musyawarah mufakat karena nafas perubahan UU MD3 adalah kebersamaan," ucap Syarief.

Mengenai kerja sama antara parpol pengusung Prabowo-Sandi setelah Pilpres 2019, Syarief mengklaim tidak ada. Dengan kata lain, setelah koalisi Prabowo-Sandi dibubarkan, masing-masing partai sudah melangkah sendiri-sendiri.

"Tidak ada kesepakatan itu," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]