Dinas SDA DKI Siapkan Rp166,2 M untuk Septic Tank Komunal

CNN Indonesia | Selasa, 08/10/2019 04:28 WIB
Dinas SDA DKI Siapkan Rp166,2 M untuk Septic Tank Komunal Foto udara sungai di wilayah DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.

Anggaran itu terlihat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Septic tank komunal atau sistem pengelolaan air limbah domestik itu direncanakan akan dibangun untuk 30 lokasi di wilayah ibukota RI tersebut pada 2020.


"Rp166 miliar kita bangun septic tank-nya saja, nanti baru disambung ke pembuangan-pembuangan limbah milik warga," ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (7/10).

Juani mengatakan pembangunan septic tank diutamakan untuk kawasan di pinggir kali yang dipadati pemukiman. Sehingga ia berharap pembangunan ini bisa mengurangi aktivitas pembuangan limbah domestik ke aliran sungai tersebut.

Untuk diketahui ada 21 rumah di Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat yang masih belum memiliki septic tank. Disebutkan, warga di sana membuang limbahhya melalui saluran yang terhubung ke kali di daerah tersebut.

"Dari beberapa kepala keluarga, pembuangan itu kita jadikan satu, langsung kita olah di septic tank komunal. Nah sudah rapi, bersih, baru pembuangannya kita alirkan ke sungai. Jadi enggak langsung seperti sekarang ini, mereka buang langsung," ujar Juani.

Juani juga mengatakan ada hibah yang disiapkan Badan Usaha Milik Pemprov DKI PD PAL Jaya sebesar Rp10 miliar. Selain itu, ia juga menyebut Dinas SDA tidak memiliki tugas membangun WC.

"Kalau bikin WC umum itu biasanya dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalau SDA, kita bantu buat sistem pengolahan air limbahnya," kata Juani.

Seperti diberitakan di sejumlah media, sebagian warga di Jakarta Barat belum memiliki septic tank. Walhasil, kotoran dari jamban dibuang langsung melalui saluran ke kali. Setidaknya ada 21 rumah di RT 15 RW 17, Tanjung Duren Utara, Petamburan, Jakarta Barat yang ada dalam kondisi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak mengetahui prioritas terkait kebutuhan masyarakat DKI. Ia membandingkan persoalan buang hajat itu dengan rencana anggaran untuk merenovasi rumah dinas Gubernur DKI.

"Kita kan sekarang punya APBD hampir Rp100 triliun, tapi tampaknya Pemprov DKI tidak tahu prioritas," kata William saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

William mengatakan hal itu karena melihat adanya penganggaran perbaikan rumah dinas gubernur di Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2020.

"Kok rumah dinas gubernur yang sudah dianggarkan lebih dulu dari pada sanitasi Grogol yang diperlukan oleh masyarakat secara primer," kata anggota dewan dari Dapil 9 Jakarta Barat tersebut.

[Gambas:Video CNN]
William kemudian mendorong agar pembahasan anggaran ini dapat disegerakan. Menurutnya hal tersebut penting demi melihat apakah ada niat pemprov melakukan perbaikan di bidang sanitasi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan pengelolaan air limbah di ibu kota memang menjadi persoalan yang mendesak karena berkaitan dengan kualitas hidup warga.

Idris kemudian menyebut anggaran 2020 adalah fokus PSI untuk mengusahakan fasilitas sanitasi masyarakat.

"Pembentukan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) komunal bisa jadi solusi sementara ,tetapi harus dipikirkan benar-benar terkait status lahan, kapasitas , dan mekanisme penyedotan berkala agar tidak berdampak lingkungan. Anggaran akan menjadi catatan Kami Di penggaran 2020, perlu ada penebalan anggaran Di sektor prioritas seperti ini baik yang dikelola oleh SKPD atau BUMD," katanya.

(ani/kid)