Pemkot Jakbar Akan Tutup Saluran Pembuangan Tinja ke Sungai
CNN Indonesia
Senin, 07 Okt 2019 19:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Barat Edi Mulyanto mengatakan pihaknya ingin menutup saluran limbah domestik di rumah-rumah di kawasan Tanjung Duren Utara, Jakbar, yang tak memiliki septic tank.
Hal ini dikatakannya menanggapi informasi terkait sejumlah warga di kawasan itu yang belum memiliki septic tank. Warga pun membuang limbah rumah tangganya ke sebuah kali di dekat pemukiman warga.
"Kami rencana mungkin ke depan koordinasi dengan lurah. Kalau saya tegas saja saluran limbah domestiknya harus kami tutup, nanti solusinya coba kami bicarakan dengan lurah," kata Edi kepada CNNIndonesia.com daat dihubungi, Senin (7/10).
Edi kemudian mengatakan untuk mencari solusi agar warga tetap bisa membuang limbahnya ke tempat yang bersih maka ia akan melakukan upaya persuasif. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat.
Selain itu menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana terkait sanitasi, hal itu adalah tugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Mungkin mereka kalau buang hajat besarnya, menumpang di tempat yang ada saluran septic tank-nya. Selebihnya kami lagi berproses nih. SDA (Suku Dinas Sumber Daya Air) yang buat sarana prasarana itu," jelasnya.
Edi juga menyebut Sudin SDA saat ini kerap mengusahakan penganggaran untuk sanitasi di 2020.
Pihaknya mengaku tak dapat memantau keberadaan warga yang tak memiliki septic tank akibat keterbatasan SDM.
"Kalau DKI kan orangnya terbatas, itu kan satu Jakarta PNS-nya berapa? Sekitar 150-an. Makanya perlu bantuan dari teman-teman RT, RW, dan Camat," terang dia.
Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan partainya akan mengusulkan penganggaran pembangunan septic tank di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
"Soal septic tank akan kita usulkan di APBD perubahan untuk pendataan dan pengecekan lahannya. Setelah itu kita anggarkan pengadaan septic tank di APBD Murni," kata Ima kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Senin (7/10).
[Gambas:Video CNN]
Pihaknya akan mendorong penganggaran melalui Komisi E DPRD DKI yakni komisi yang membahas soal kesehatan dan Komisi B terkait lingkungan hidup. Dorongan pengadaan septic tank nantinya agar diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Bukan hanya di Jakarta Barat.
Selain itu, Ima juga menyebut sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pengadaan fasilitas sanitasi termasuk septic tank.
Seperti di masa pemerintahan sebelum Gubernur Anies Baswedan. Ima menyebut Gubernur memiliki dana operasional untuk dipakai jika ada kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Menurutnya gubernur dapat menggunakan dana tersebut agar pengadaan septic tank dapat dilakukan lebih cepat tanpa menunggu pembahasan APBD.
"Sebenarnya kondisi urgent seperti itu, gubernur punya alokasi dana operasional. Yang bisa langsung digunakan. Rp 6 miliar lebih, selama tidak ada wakil gubernur jumlah dana operasionalnya," tambahnya.
Seperti diberitakan di sejumlah media, sebagian warga di Jakarta Barat belum memiliki septic tank, sehingga kotoran dari jamban dibuang langsung melalui saluran ke kali. Rinciannya, 21 rumah di RT 15 RW 17, Tanjung Duren Utara, Petamburan, Jakarta Barat. (ani/arh)
Hal ini dikatakannya menanggapi informasi terkait sejumlah warga di kawasan itu yang belum memiliki septic tank. Warga pun membuang limbah rumah tangganya ke sebuah kali di dekat pemukiman warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana terkait sanitasi, hal itu adalah tugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).
 Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi |
Edi juga menyebut Sudin SDA saat ini kerap mengusahakan penganggaran untuk sanitasi di 2020.
Pihaknya mengaku tak dapat memantau keberadaan warga yang tak memiliki septic tank akibat keterbatasan SDM.
Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan partainya akan mengusulkan penganggaran pembangunan septic tank di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
"Soal septic tank akan kita usulkan di APBD perubahan untuk pendataan dan pengecekan lahannya. Setelah itu kita anggarkan pengadaan septic tank di APBD Murni," kata Ima kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Senin (7/10).
[Gambas:Video CNN]
Pihaknya akan mendorong penganggaran melalui Komisi E DPRD DKI yakni komisi yang membahas soal kesehatan dan Komisi B terkait lingkungan hidup. Dorongan pengadaan septic tank nantinya agar diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Bukan hanya di Jakarta Barat.
Selain itu, Ima juga menyebut sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pengadaan fasilitas sanitasi termasuk septic tank.
Seperti di masa pemerintahan sebelum Gubernur Anies Baswedan. Ima menyebut Gubernur memiliki dana operasional untuk dipakai jika ada kebutuhan masyarakat yang mendesak.
"Sebenarnya kondisi urgent seperti itu, gubernur punya alokasi dana operasional. Yang bisa langsung digunakan. Rp 6 miliar lebih, selama tidak ada wakil gubernur jumlah dana operasionalnya," tambahnya.
Seperti diberitakan di sejumlah media, sebagian warga di Jakarta Barat belum memiliki septic tank, sehingga kotoran dari jamban dibuang langsung melalui saluran ke kali. Rinciannya, 21 rumah di RT 15 RW 17, Tanjung Duren Utara, Petamburan, Jakarta Barat. (ani/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK