Relokasi dilakukan karena rumah warga tersebut mengalami kerusakan parah dan berada di lokasi rawan bencana.
"Khusus relokasi masih ada sedikit persoalan, tetapi atas perintah Bapak Wapres (Jusuf Kalla) kemarin untuk segera dituntaskan terkait dengan masalah kebutuhan tanah, jadi kekurangan lahan sekitar 15 hektare. Mudah-mudah bisa selesai," kata Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi akan mendapatkan bantuan, berupa tanah dan bangunan dalam program relokasi.
Basuki menyatakan warga bisa membangun rumahnya sendiri jika tetap berada di lokasi terdampak. Sementara untuk hunian tetap, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta.
"Kalau hunian tetap kelihatannya kita kontrakkan ke swasta supaya lebih cepat," tuturnya.
Lihat juga:Babak Baru Kehidupan Penyintas Gempa Palu |
Sebelumnya, Ratusan kepala keluarga (KK) dilaporkan masih terlantar di tenda-tenda pengungsian walaupun bencana alam gempa bumi magnitudo 7,4 yang disusul dengan bencana tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah terjadi setahun lalu.
Anggota Yayasan Sikola Mombine, Nur Safriti mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring di titik-titik penampungan, masih banyak korban yang terpaksa bertahan tinggal di tenda-tenda pengungsi karena tidak mendapatkan hunian sementara (huntara).
"Apalagi mendapatkan hunian tetap (huntap), kondisi ratusan KK itu masih memprihatinkan," kata dia seperti dilaporkan Antara, Selasa (8/10).
[Gambas:Video CNN] (fra/dal)