Lahan untuk Pengungsi Gempa Sulteng Masih Kurang 15 Hektare
CNN Indonesia
Selasa, 08 Okt 2019 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan pemerintah masih kekurangan lahan seluas 15 hektare untuk merelokasi warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.
Relokasi dilakukan karena rumah warga tersebut mengalami kerusakan parah dan berada di lokasi rawan bencana.
"Khusus relokasi masih ada sedikit persoalan, tetapi atas perintah Bapak Wapres (Jusuf Kalla) kemarin untuk segera dituntaskan terkait dengan masalah kebutuhan tanah, jadi kekurangan lahan sekitar 15 hektare. Mudah-mudah bisa selesai," kata Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/10).
Doni menyatakan sejauh ini sedikitnya terdapat 11.643 unit rumah warga yang telah dibangun lewat program relokasi. Ia merinci relokasi itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR sejumlah 8.788 unit, dan 2.675 unit dari pihak swasta.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi akan mendapatkan bantuan, berupa tanah dan bangunan dalam program relokasi.
"Datanya nanti akan satu pintu mau tanah mau apa kita ikuti (data) Gubernur. Dari Pemda saja," ujarnya.
Basuki menyatakan warga bisa membangun rumahnya sendiri jika tetap berada di lokasi terdampak. Sementara untuk hunian tetap, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta.
"Kalau hunian tetap kelihatannya kita kontrakkan ke swasta supaya lebih cepat," tuturnya.
Sebelumnya, Ratusan kepala keluarga (KK) dilaporkan masih terlantar di tenda-tenda pengungsian walaupun bencana alam gempa bumi magnitudo 7,4 yang disusul dengan bencana tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah terjadi setahun lalu.
Anggota Yayasan Sikola Mombine, Nur Safriti mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring di titik-titik penampungan, masih banyak korban yang terpaksa bertahan tinggal di tenda-tenda pengungsi karena tidak mendapatkan hunian sementara (huntara).
"Apalagi mendapatkan hunian tetap (huntap), kondisi ratusan KK itu masih memprihatinkan," kata dia seperti dilaporkan Antara, Selasa (8/10).
[Gambas:Video CNN] (fra/dal)
Relokasi dilakukan karena rumah warga tersebut mengalami kerusakan parah dan berada di lokasi rawan bencana.
"Khusus relokasi masih ada sedikit persoalan, tetapi atas perintah Bapak Wapres (Jusuf Kalla) kemarin untuk segera dituntaskan terkait dengan masalah kebutuhan tanah, jadi kekurangan lahan sekitar 15 hektare. Mudah-mudah bisa selesai," kata Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi akan mendapatkan bantuan, berupa tanah dan bangunan dalam program relokasi.
Basuki menyatakan warga bisa membangun rumahnya sendiri jika tetap berada di lokasi terdampak. Sementara untuk hunian tetap, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta.
"Kalau hunian tetap kelihatannya kita kontrakkan ke swasta supaya lebih cepat," tuturnya.
Lihat juga:Babak Baru Kehidupan Penyintas Gempa Palu |
Sebelumnya, Ratusan kepala keluarga (KK) dilaporkan masih terlantar di tenda-tenda pengungsian walaupun bencana alam gempa bumi magnitudo 7,4 yang disusul dengan bencana tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah terjadi setahun lalu.
Anggota Yayasan Sikola Mombine, Nur Safriti mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring di titik-titik penampungan, masih banyak korban yang terpaksa bertahan tinggal di tenda-tenda pengungsi karena tidak mendapatkan hunian sementara (huntara).
"Apalagi mendapatkan hunian tetap (huntap), kondisi ratusan KK itu masih memprihatinkan," kata dia seperti dilaporkan Antara, Selasa (8/10).
[Gambas:Video CNN] (fra/dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK