Sejumlah nama, dari mulai tokoh politik, tokoh masyarakat dan pengusaha pun bergulir bergantian disebut-sebut akan menjadi pembantu Jokowi. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian siapa-siapa saja yang telah pasti ditunjuk oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyebut pemilihan kabinet kementerian yang sebenarnya menjadi ranah perogratif Jokowi justru tersandera oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," kata dia.
"Kalau saya melihat pak Jokowi masih setengah hati menerima Demokrat. Karena betapa pun pak Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP. Jadi pak Jokowi mesti komunikasi dengan bu Megawati," kata dia.
"(Demokrat merapat) Itu pintu izin ada di Bu Megawati. Megawati (nampaknya) belum membuka pintu untuk SBY, Demokrat. Itu sebetulnya tanda bahwa PDIP tidak menyetujui jika Demokrat menjadi bagian dari kabinet sekarang," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Ubedilah juga menyinggung soal keinginan Megawati agar PDIP menguasai 45 persen kursi kabinet kementerian di periode kedua Jokowi menjabat. Meski hal itu wajar dari kacamata perpolitikan, namun kata dia, PDIP tidak harus arogan dengan posisi ini.
PDIP mestinya bisa mendengar partai-partai lain dalam barisan koalisi yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 kemarin.
"Saya kira penting untuk kemudian sehingga kabinet yang terbentuk kabinet bersinergi dengan baik. Saya kira Jokowi harus hati-hati. Mestinya, Jokowi memediasi problem itu, misal jika ada tegangan politik antara bu Mega dengan Surya Paloh, Jokowi harusnya jadi jalan tengah untuk bisa mendamaikan dua kepentingan yang berbeda itu," katanya.
Lihat juga:NasDem Sebut Surya Paloh Bakal Temui Prabowo |