PKS Heran Jokowi Masih Gaet Parpol Meski Legitimasi Kuat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo tak menarik partai politik lain di luar koalisinya untuk bergabung ke pemerintahannya.

Terlebih lagi, kata dia, Jokowi sudah memiliki legitimasi kuat lewat kemenangan dengan selisih suara 10 persen dari pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Pilpres 2019.

Lihat juga: Tak Hiraukan Koalisi Plus-plus, PKS Konsisten Oposisi

"Ini agak aneh. Tahun 2014 Pak Jokowi hanya menang sekitar 6 persen, enggak pakai narik-narik sudah jalan terus. Sekarang menang [dengan selisih] sekitar 10 persen kenapa harus narik-narik [parpol] yang lain?" kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Hidayat lantas menyarankan agar Jokowi seharusnya menerapkan mekanisme dalam demokrasi, yakni parpol yang berada di dalam dan di luar pemerintahan.

Mekanisme itu nantinya mampu membuat proses demokratisasi di Indonesia menjadi sehat karena ada mekanisme check and balance dalam pemerintahan selama lima tahun ke depan.

[Gambas:Video CNN]
"Sudahlah kita pakai peraturan yang bagus aja, demokrasi mengenal yang adanya di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Yang menang memimpin, yang kalah enggak perlu ditarik dan kemudian malah menghadirkan kehebohan," kata dia.

Hidayat lantas mengingatkan agar Jokowi lebih dulu memuaskan parpol koalisinya sebelum mmengajak pihak lain bergabung.

"Lebih bagus Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai pendukung. Dan yang tidak menang berada di luar kabinet dan itu konstitusional," kata dia.

Lihat juga: Rekonsiliasi Politik dan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi

Di sisi lain, PKS tak takut sendirian menjadi partai di luar pemerintah.

"Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani. Kami ini bukan menantang atau tidak, tapi logika politik adalah jelas demokrasi memerlukan check and balances," kata dia.

(rzr/arh)