Polisi Larang Demo Sampai Pelantikan Jokowi-Ma'ruf 20 Oktober

CNN Indonesia | Senin, 14/10/2019 17:52 WIB
Polisi Larang Demo Sampai Pelantikan Jokowi-Ma'ruf 20 Oktober Polisi larang aksi unjuk rasa sampai pelantikan Jokowi-Ma'ruf. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan pada Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober]," kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

"Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," tambah Gatot.


Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan sebagai bentuk diskresi dari aparat keamanan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden berlangsung kondusif dan khidmat.


Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.

"Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa berada dan santun karena dilihat dunia," kata dia.

Selain itu, Gatot menyatakan pihak TNI akan menjadi pemimpin operasi keamanan saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Pihak kepolisian, kata dia, akan menjadi elemen pendukung dari TNI dalam operasi tersebut.

"Leading sector pengamanan adalah Bapak Pangdam [Jaya] karena ini berlaku protap Waskita. Polda Metro di-backup Mabes Polri kita akan backup fully kegiatan ini," tambah dia.

[Gambas:Video CNN]

Di tempat yang sama, Panglima Kodam Jaya, Eko Margiyono menegaskan apabila terdapat aksi demonstrasi yang digelar bertepatan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan tindakan yang ilegal. Ia menegaskan tak akan menindaklanjuti izin untuk menggelar demonstrasi pada hari tersebut.

"Kami hanya mengimbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati gedung DPR/MPR," kata Eko.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani merinci 30 ribu personel TNI dan Polri akan dikerahkan pada prosesi pelantikan presiden di sekitar Gedung MPR/DPR. Ia menyatakan personel keamanan itu akan dibagi dalam dua ring pengamanan.

"Personel dari TNI dan Polri kurang lebih 30 ribu personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Puan.

(rzr)