PDIP Kritik Anies: 2 Tahun TGUPP Tak Ada Kinerja

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 17:32 WIB
PDIP Kritik Anies: 2 Tahun TGUPP Tak Ada Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Ia mengatakan Anies masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan sejak menjabat sebagai gubernur pada 2017.

Menurutnya, program yang diprioritaskan Anies masih banyak yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menyebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun tidak mampu membantu Anies bekerja selama ini.


"Enggak ada kinerja TGUPP yang signifikan. Yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya pak gubernur," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/10).


Ia menyinggung anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk kerja TGUPP tidak sebanding dengan kinerjanya. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, anggaran TGUPP bahkan direncanakan naik dari Rp19 miliar menjadi Rp26 miliar.

"Sangat tidak sebanding lurus dengan alokasi anggaran," kata Gembong.

Selain TGUPP, Gembong juga mengkritik program prioritas Anies terkait penanganan banjir.

PDIP Kritik Anies: 2 Tahun TGUPP Tak Ada KinerjaKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Detikcom/Ari Saputra)
Sementara rumah susun sewa menurut Gembong juga masih banyak yang belum terselesaikan. Ia mengatakan Anies seharusnya tidak hanya fokus pada program rumah DP Rp0.

"Apakah hari-hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir bagaimana?" ujar dia.

"Prioritas Pak Anies tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah, tapi penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak," tuturnya.


Di sisa masa jabatannya, Gembong mengingatkan agar Anies mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan komunikasi politik.

"Walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan," kata dia.

"Melakukan komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu," tambahanya.

Selain PDIP, PSI juga ikut mengkritik kebijakan Anies selama 2 tahun. Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, Idris Ahmad menilai Anies melakukan langkah mundur dalam kepemimpinannya.

Menurutnya, program prioritas Anies masih banyak yang tidak menyeluruh penerapannya dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Fokus kami melihat salah satu evaluasi dan catatan penting dari 2 tahunnya Pak Anies dan yang kami lihat langkah mundur perencanaan pembangunan," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya masih mempertanyakan kelanjutan program prioritas Anies. Menurutnya, Anies memiliki banyak program strategis yang mesti diukur untuk diutamakan.

"(Program strategis) ini harus mulai fokus mana yang harus di prioritaskan setiap tahunnya, sehingga dampaknya dapat terukur dan juga ada kelanjutannya, karena yang paling penting dari sebuah program pemerintah tidak hanya bagus di tahun itu, tapi punya manfaat keberlanjutan," katanya.


[Gambas:Video CNN] (ani/pmg)