Tanggap Darurat Berakhir, Biaya RS Korban Gempa Dipertanyakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Masa tanggap darurat pascagempa Ambon, Maluku, berakhir hari ini. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat ini, pembiayaan para korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah dr Izha Umarella Tulehu dipertanyakan apakah akan tetap gratis atau harus membayar.

"Berakhirnya masa tanggap darurat yang diberlakukan pemerintah daerah 16 Oktober 2019 akan berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan masyarakat korban gempa di RSUD dr Izhak Umarella Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah," kata Ketua Tim Penanggulangan Pengungsi DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Rabu (16/10) seperti dilansir Antara.

Amir mengatakan masa transisi memasuki berakhirnya masa tanggap darurat ini merupakan masalah baru.

Sebelumnya, saat berakhirnya masa tanggap darurat pertama tanggal 9 Oktober 2019 lalu, pelayanan kesehatan di RSUD tersebut kembali memberlakukan sistem pembayaran kepada para pasien seperti biasa. Masyarakat terutama para korban gempa kemudian protes karena terbebani dengan biaya rumah sakit.

"Jadi memang setelah kita menerima telepon dari masyarakat lalu kami turun ke lapangan, jadi kami upayakan tetap gratis," ujarnya.

"Akibatnya terjadi keluhan di masyarakat lalu ada pertemuan kembali oleh pemerintah daerah yang memperpanjang lagi masa tanggap darurat sampai tanggal 16 Oktober 2019," sambungnya.

Lihat juga: Mata Air Desa Wombo Usai Setahun Goncangan Tsunami Palu

RSUD dr Izhak Umarella sendiri menjadi salah satu bangunan yang rusak akibat gempa Ambon yang berkekuatan magnitudo 6,5 pada 26 September lalu. Layanan medis saat ini dipindahkan sementara ke posko di lapangan Universitas Darusallam Ambon," ujar Amir.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap pendataan kerusakan maupun warga yang mengungsi karena terdampak gempa 26 September 2019 dapat segera dirampungkan.

"Kami berharap pendataan dapat segera dirampungkan dan dituntaskan oleh petugas di lapangan, sehingga dalam pekan ini dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui BNPB," Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi BNPB, Budi Erwanto, di Ambon, Selasa (15/10).

Dia meminta pemerintah daerah di tiga wilayah terdampak gempa bumi yakni Kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB) lebih serius dan bekerja cepat untuk mendata seluruh data kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum, sosial maupun bangunan pemerintah.

Selain itu, data jumlah pengungsi yang saat ini menyebar di berbagai titik di tiga wilayah terdampak juga harus didata secara lengkap terintegrasi berdasarkan nama dan alamat masing-masing.

Budi mengaku sejauh ini sudah ada sebagian data pengungsi yang telah dimasukkan, namun jumlahnya masih sedikit karena sedang dalam proses sinkronisasi petugas di lapangan.

Menurutnya, lambatnya proses pendataan pascabencana di lapangan tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi di daerah lain yang pernah terdampak gempa bumi seperti di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di mana jumlah pengungsinya membengkak dari 8.000 jiwa menjadi 11 ribu jiwa.

"Pembengkakan data pengungsi di lapangan itu wajar. Petugas jangan takut memasukkan datanya, setelah itu barulah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Walikota atau Bupati dan kemudian diserahkan ke BNPB," katanya.

Lihat juga: BNPB Sebut 6.184 Rumah Rusak Akibat Gempa Maluku

[Gambas:Video CNN]
Ditanya mengenai masa tanggap darurat di kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat yang akan berakhir pada 16 Oktober 2019, dan data kerusakan maupun pengungsi belum diserahkan, Budi menegaskan, penetapan masa tanggap darurat didasari kondisi yang tidak didukung kemudahan akses, maupun upaya pencairan korban yang belum ditemukan serta masyarakat masih membutuhkan bantuan tangap darurat.

Sebaliknya jika wilayah terdampak sudah aman, pelayan publik telah berjalan, pelayanan di rumah sakit berjalan lancar serta sekolah sudah aktif kembali, maka tanggap darurat akan diakhiri dan selanjutnya dilakukan pemulihan.

Sedangkan menyangkut sekolah yang rusak dan proses belajar-mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat, serta daerah tidak memiliki dana yang cukup, maka pemkot dan pemkab melalui dinas teknis dapat menyurati BNPB untuk mengatasinya.

Lihat juga: Hingga Senin Jumlah Titik Panas Karhutla 1.547

(Antara/kid)