Wali Kota Medan, Penerima Penghargaan Jokowi yang Kena OTT
CNN Indonesia
Rabu, 16 Okt 2019 13:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pernah disindir dan pernah pula diberikan penghargaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia disindir lantaran banyak jalan rusak di Medan, dan diberikan penghargaan lantaran dinilai peduli terhadap kesejahteraan guru.
Momen Dzulmi disindir Jokowi terjadi Pada 2017 lalu. Kala itu, seperti diberitakan sejumlah media massa, Jokowi tengah berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Jokowi berkeliling ke sejumlah lokasi.
Dalam perjalanan, dia mendapati banyak ruas jalan yang rusak. Jokowi sendiri mengaku sudah mendapat banyak keluhan mengenai jalan rusak namun tak kunjung diperbaiki hingga hitungan tahun.
"Saya mendapatkan keluhan banyak sekali mengenai jalan yang rusak itu. Oleh sebab itu, pagi-pagi saya lihat beberapa lokasi," kata Jokowi di Medan, Sumatera Utara pada 14 Oktober 2017 lalu.
Dia lantas meminta Dzulmi untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jika tidak, Jokowi sendiri yang akan turun tangan.
Segera dikerjakan kalau enggak dikerjakan, saya duluan yang kerjakan itu nanti. Bener itu. Itu tugasnya wali kota," imbuhnya.
Dzulmi tidak ikut menemani Jokowi selama berkeliling Medan. Karenanya, dia tidak mendengar langsung sindirian Jokowi tersebut.
Selang dua hari kemudian, barulah Dzulmi angkat suara. Dia minta maaf atas ruas jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat dan mengimbau untuk bersabar kami sedang melakukan proses perbaikan beberapa ruang jalan sehingga bila terganggu aktivitasnya mohon bersabar," ujarnya di Rumah Dinas Wali Kota Medan, pada 16 Oktober 2017.
"Saya sudah berikan ultimatum kepada seluruh pemborong, dalam sepekan, jalan rusak harus tuntas," tambahnya.
Beberapa ruas jalan lalu nampak bagus kembali. Pengerjaannya begitu cepat usai Jokowi memberikan teguran.
Dzulmi mengklaim jalan yang rusak sebenarnya memang tengah diperbaiki. Namun, hanya dikerjakan di waktu malam. Kemudian, pengerjaan dikebut siang dan malam.
"Kalau kemarin itu kerjanya malam supaya tidak (menimbulkan) macet. Kalau sekarang karena ada percepatan itu jadi siang-malam harus kita kerjakan," kata Eldin di Medan 18 Oktober 2017.
Riwayat sebagai Wali Kota Medan
Dzulmi Eldin adalah politikus partai Golkar kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 4 Juli 1960 silam. Dia adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebelum menjadi Wali Kota Medan.
Dzulmi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan, dan Sekretaris Daerah, Kota Medan.
Dia kemudian menjadi Wakil Wali Kota Medan pada 2010-2013 usai memenangkan pilkada. Dia mendampingi Wali Kota Medan Rahudman Harahap.
Kemudian, pada 2013-2014, Dzulmi sempat menjadi pelaksana tugas Wali Kota Medan. Dia menggantikan Rahudman yang dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 14 Mei 2013 lantaran menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar.
Hingga kemudian, Dzulmi memenangkan pilkada dan berhasil menjadi Wali Kota Medan pada 2014 hingga saat ini.
Eldin sering disorot lantaran Medan akrab dengan masalah seperti banjir, jalan rusak, hingga kota yang kotor. Bahkan, Medan juga pernah meraih predikat kota metropolitan terkotor dalam penilaian program Adipura periode 2017-2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sejumlah anggota DPRD Kota Medan pernah berencana mengajukan hak interpelasi kepada Dzulmi pada Juli 2019. Penyebabnya, mereka menilai Dzulmi tidak menyalurkan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk 12 ribu warga.
Dzulmi pun pernah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat pada 2017. Kala itu, Jokowi menganugerahkan Tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepadanya.
Penghargaan diserahkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang didampingi Mensos Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan tersebut diberikan saat puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, 20 Desember 2017.
Dzulmi dinilai berhasil dalam aspek kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Medan.
Dzulmi juga pernah diberikan penghargaan Dwija Praja Nugraha berkat kepeduliannya terhadap pendidikan dan nasib guru di Kota Medan. Penghargaan itu diserahkan langsung Jokowi.
Kemudian, Dzulmi terjaring OTT KPK pada Rabu (16/10). KPK juga menangkap enam orang lainnya dalam OTT yang sama.
"Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, swasta.," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10).
Febri mengatakan pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti uang Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktek setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/10).
[Gambas:Video CNN] (bmw)
Momen Dzulmi disindir Jokowi terjadi Pada 2017 lalu. Kala itu, seperti diberitakan sejumlah media massa, Jokowi tengah berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Jokowi berkeliling ke sejumlah lokasi.
Dalam perjalanan, dia mendapati banyak ruas jalan yang rusak. Jokowi sendiri mengaku sudah mendapat banyak keluhan mengenai jalan rusak namun tak kunjung diperbaiki hingga hitungan tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia lantas meminta Dzulmi untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jika tidak, Jokowi sendiri yang akan turun tangan.
Selang dua hari kemudian, barulah Dzulmi angkat suara. Dia minta maaf atas ruas jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat dan mengimbau untuk bersabar kami sedang melakukan proses perbaikan beberapa ruang jalan sehingga bila terganggu aktivitasnya mohon bersabar," ujarnya di Rumah Dinas Wali Kota Medan, pada 16 Oktober 2017.
"Saya sudah berikan ultimatum kepada seluruh pemborong, dalam sepekan, jalan rusak harus tuntas," tambahnya.
Beberapa ruas jalan lalu nampak bagus kembali. Pengerjaannya begitu cepat usai Jokowi memberikan teguran.
Dzulmi mengklaim jalan yang rusak sebenarnya memang tengah diperbaiki. Namun, hanya dikerjakan di waktu malam. Kemudian, pengerjaan dikebut siang dan malam.
"Kalau kemarin itu kerjanya malam supaya tidak (menimbulkan) macet. Kalau sekarang karena ada percepatan itu jadi siang-malam harus kita kerjakan," kata Eldin di Medan 18 Oktober 2017.
Riwayat sebagai Wali Kota Medan
Dzulmi Eldin adalah politikus partai Golkar kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 4 Juli 1960 silam. Dia adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebelum menjadi Wali Kota Medan.
Dzulmi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan, dan Sekretaris Daerah, Kota Medan.
Dia kemudian menjadi Wakil Wali Kota Medan pada 2010-2013 usai memenangkan pilkada. Dia mendampingi Wali Kota Medan Rahudman Harahap.
Lihat juga:OTT di Medan, KPK Ringkus Wali Kota |
Hingga kemudian, Dzulmi memenangkan pilkada dan berhasil menjadi Wali Kota Medan pada 2014 hingga saat ini.
Eldin sering disorot lantaran Medan akrab dengan masalah seperti banjir, jalan rusak, hingga kota yang kotor. Bahkan, Medan juga pernah meraih predikat kota metropolitan terkotor dalam penilaian program Adipura periode 2017-2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sejumlah anggota DPRD Kota Medan pernah berencana mengajukan hak interpelasi kepada Dzulmi pada Juli 2019. Penyebabnya, mereka menilai Dzulmi tidak menyalurkan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk 12 ribu warga.
Dzulmi pun pernah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat pada 2017. Kala itu, Jokowi menganugerahkan Tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepadanya.
Dzulmi dinilai berhasil dalam aspek kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Medan.
Dzulmi juga pernah diberikan penghargaan Dwija Praja Nugraha berkat kepeduliannya terhadap pendidikan dan nasib guru di Kota Medan. Penghargaan itu diserahkan langsung Jokowi.
Kemudian, Dzulmi terjaring OTT KPK pada Rabu (16/10). KPK juga menangkap enam orang lainnya dalam OTT yang sama.
"Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, swasta.," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10).
Febri mengatakan pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti uang Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktek setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/10).
[Gambas:Video CNN] (bmw)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK