PKS: Jokowi Puyeng Atur Porsi Menteri Partai Koalisi

CNN Indonesia | Rabu, 16/10/2019 15:06 WIB
PKS: Jokowi Puyeng Atur Porsi Menteri Partai Koalisi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai saat ini Presiden Joko Widodo sedang pusing memikirkan porsi menteri untuk partai pendukung.

Hidayat menyebut kerumitan ini tak terlepas dari jumlah partai koalisi yang banyak dan ditambah rencana bergabungnya partai lain, seperti Demokrat dan Gerindra.

"Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10).
Dalam Pilpres 2019, Jokowi diusung sejumlah partai, antara lain PDI-Perjuangan, PKB, NasDem, Golkar, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, serta PBB yang bergabung belakang. Belakangan, Demokrat dan Gerindra disebut akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Hidayat melanjutkan bahwa Jokowi sempat menyatakan bahwa komposisi kabinet akan berisi kalangan politisi dan profesional, dengan komposisi 45 dan 55 persen. Menurutnya, kondisi tersebut yang membuat Jokowi akan kesulitan.

"Padahal kan partai pendukung dia saja lebih dari enam. Pasti tidak mudah membagi," tuturnya.

Oleh karena itu, Hidayat mengaku selalu menyampaikan agar Jokowi memberikan jatah menteri terlebih dahulu kepada partai koalisi yang mendukungnya saat Pilpres 2019 lalu. Terlebih partai koalisi sudah mengajukan calonnya kepada presiden terpilih tersebut.

"Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut, Hidayat menyebut ada keinginan Jokowi bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Namun, kata
Hidayat, Sohibul memilih bertemu Jokowi usai pelantikan, Minggu 20 Oktober karena tak ingin PKS dianggap juga ingin masuk koalisi pemerintah.

"Supaya tidak ada kesan kemudian seolah-olah ada pertemuan itu artinya adalah ingin masuk koalisi, minta menteri dan lain-lain. Saya kira timing pertemuan itu penting untuk dipertimbangkan," katanya.
(fra/ugo)