Mardani PKS Sindir Revolusi Mental Jokowi yang Tak Tercapai
CNN Indonesia
Jumat, 18 Okt 2019 12:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyindir janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait program Revolusi Mental yang dicanangkan pada masa lima tahun kepemimpinan 2014-2019 tak tercapai hasilnya sampai saat ini.
Ia lantas meminta kepada Jokowi agar penerapan janji Revolusi Mental dan tugas besar lain yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus mampu di tuntaskan di periode kedua masa pemerintahannya, 2019-2024.
"Penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus di tuntaskan di tuntaskan. Insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi-Ma'ruf [Amin] akan dilantik. Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan di periode ke II ini tidak boleh ada alasan lagi," Kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10).
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, saat kampanye Pilpres 2014 bermaksud membenahi sumber daya manusia (SDM) lewat program Revolusi Mental. Dia ingin mengubah karakter manusia Indonesia, baik di tingkat elite politik, birokrat, maupun rakyat secara umum.
Jokowi lalu meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Dalam Inpres itu, Revolusi Mental memiliki lima program induk. Beberapa di antaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu. Masing-masing program induk memiliki program turunan.
Dalam mengampanyekan Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga bekerja sama dengan media massa khususnya televisi swasta. Begitu besar anggaran yang digelontorkan untuk memasang iklan. Pada 2015, biaya untuk sosialisasi mencapai Rp105 miliar.
Kemudian, pada 2016, Kemenko PMK membentuk gugus tugas lintas regional untuk mengawasi dan menjalankan program Revolusi Mental di lapangan. Contoh pelaksanaannya berupa kuliah kerja nyata mahasiswa dengan tema Revolusi Mental. Kemenko PMK juga bekerja sama dengan 48 perguruan tinggi se-Indonesia pada 2017 lalu. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,6 miliar.
Janji Pertumbuhan Ekonomi
Dalam keterangan pers yang sama Mardani pun menyindir janji Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2014 silam dan belum tercapai hingga saat ini. Ia lantas meminta pemerintah mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen harus menjadi prioritas utama Jokowi di periode kedua kepresidenan, 2019-2024.
"Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal," ujar Mardani.
Lebih lanjut, inisiator gerakan #2019GantiPresiden sebelum gelaran Pilpres 2019 itu merinci beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.
Pemerintah Jokowi, kata dia, harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama. Pertama, Mardani menyarankan adanya penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen.
Langkah kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
Lalu terakhir, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal itu perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana dan manajemen yang baik dari institusi pemerintahan.
Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memerhatikan kondisi perekonomian global yang mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
"Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia," kata Mardani.
[Gambas:Video CNN]
Meski begitu, Mardani tetap mengapresiasi kinerja Jokowi yang melakukan pembangunan infrastruktur secara masif lima tahun belakangan ini. Ia lantas berharap semua cacatan kritis itu dapat menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepannya.
"Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan," kata Mardani.
Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Amin akan resmi dilantik di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10).
PKS saat ini adalah satu-satunya partai yang belum memberikan sinyal bakal merapat ke Jokowi. Sementara tiga partai lain yang pada Pilpres lalu berada dalam satu gerbong: Demokrat, Gerindra dan PAN semakin mesra dengan Istana.
(rzr/kid)
Ia lantas meminta kepada Jokowi agar penerapan janji Revolusi Mental dan tugas besar lain yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus mampu di tuntaskan di periode kedua masa pemerintahannya, 2019-2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi lalu meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Dalam mengampanyekan Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga bekerja sama dengan media massa khususnya televisi swasta. Begitu besar anggaran yang digelontorkan untuk memasang iklan. Pada 2015, biaya untuk sosialisasi mencapai Rp105 miliar.
Kemudian, pada 2016, Kemenko PMK membentuk gugus tugas lintas regional untuk mengawasi dan menjalankan program Revolusi Mental di lapangan. Contoh pelaksanaannya berupa kuliah kerja nyata mahasiswa dengan tema Revolusi Mental. Kemenko PMK juga bekerja sama dengan 48 perguruan tinggi se-Indonesia pada 2017 lalu. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,6 miliar.
 Menko PMK Puan Maharani (sekarang Ketua DPR) saat berfoto bersama Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan menerima Rekor Muri 1001 puzzle di Deklarasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, 23 Maret 2016. (CNN Indonesia/Puput Tripeni Juniman) |
Lihat juga:Revolusi Mental Gagal, PNS Dicap Radikal |
Dalam keterangan pers yang sama Mardani pun menyindir janji Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2014 silam dan belum tercapai hingga saat ini. Ia lantas meminta pemerintah mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen harus menjadi prioritas utama Jokowi di periode kedua kepresidenan, 2019-2024.
"Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal," ujar Mardani.
Lebih lanjut, inisiator gerakan #2019GantiPresiden sebelum gelaran Pilpres 2019 itu merinci beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.
Pemerintah Jokowi, kata dia, harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama. Pertama, Mardani menyarankan adanya penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen.
Langkah kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
Lalu terakhir, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal itu perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana dan manajemen yang baik dari institusi pemerintahan.
Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memerhatikan kondisi perekonomian global yang mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
"Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia," kata Mardani.
[Gambas:Video CNN]
Meski begitu, Mardani tetap mengapresiasi kinerja Jokowi yang melakukan pembangunan infrastruktur secara masif lima tahun belakangan ini. Ia lantas berharap semua cacatan kritis itu dapat menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepannya.
"Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan," kata Mardani.
Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Amin akan resmi dilantik di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10).
PKS saat ini adalah satu-satunya partai yang belum memberikan sinyal bakal merapat ke Jokowi. Sementara tiga partai lain yang pada Pilpres lalu berada dalam satu gerbong: Demokrat, Gerindra dan PAN semakin mesra dengan Istana.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK