Syahrul Yasin Limpo Izin ke Surya Paloh Sebelum ke Istana

CNN Indonesia | Selasa, 22/10/2019 11:47 WIB
Syahrul Yasin Limpo Izin ke Surya Paloh Sebelum ke Istana Ketua DPP NasDem Syahrul Yasin Limpo mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam kabinet kerja jilid II, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo membenarkan dirinya diminta untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Kepastian tersebut didapat eks Gubernur Sulawesi Selatan itu usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/10).

"Bagi Partai Nasdem dan jajarannya, termasuk saya, mendukung Jokowi sejak 2014 adalah totalitas, kami dukung tanpa reserve (syarat, red)," kata Syahrul kepada wartawan di Istana Negara, Selasa (22/10).

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul memastikan kehadirannya ke Istana sudah seizin dan restu dari Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.


"Pak Surya Paloh mengatakan tidak ada beban, saya telepon. Saya telepon tadi, beliau (Surya Paloh) bilang ya boleh saja kalau memang dipanggil," kata Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul tak menyebut spesifik posisi menteri. Namun dalam diskusi bersama Presiden Jokowi, Syahrul diminta untuk dapat memastikan 260 juta rakyat Indonesia terpenuhi kecukupan hidupnya, dari sisi pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

"Untuk posisinya biar Pak Presiden yang umumkan nanti," kata Syahrul menegaskan.

Syahrul hanya memastikan NasDem akan tetap kritis meski berada di dalam atau di luar pemerintahan. Syahrul mengklaim kepentingan bangsa dan rakyat di atas segalanya.


[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya siap menerima apapun kursi menteri yang dialokasikan di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk pihaknya.

"Saya pikir apapun yang diberikan presiden, portofolio apapun kita terima saja itu," kata Surya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Ia pun sempat mengomentari kondisi koalisi partai politik pendukung pemerintah yang berpotensi 'gemuk' di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya, hal tersebut pasti sudah dihitung Jokowi.



(uli/ain)