Prabowo Menteri, Ujung Rekonsiliasi dan Tantangan bagi Jokowi

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 06:59 WIB
Prabowo Menteri, Ujung Rekonsiliasi dan Tantangan bagi Jokowi Presiden Jokowi-Ma'ruf akan melantik sejumlah menteri pagi ini, salah satunya Prabowo yang akan diplot sebagai Menteri Pertahanan. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengisi kursi menteri untuk pemerintahan periode 2019-2024. Prabowo menyatakan kesiapan membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf, rival politiknya di Pilpres 2019.

Prabowo disebut bakal mengisi salah satu pos strategis yakni Menteri Pertahanan. Sejumlah kalangan menilai langkah Jokowi boleh jadi menguntungkan namun juga menyimpan potensi membahayakan demokrasi.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan memahami kepentingan utama Jokowi menarik Prabowo semata mengukuhkan simbol tuntasnya rekonsiliasi.


"Koalisi Jokowi saat ini dinilai tidak cukup untuk mengamankan secara politik kebijakan-kebijakan yang coba dibuat Jokowi bersama parlemen," kata Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Menurut dia, selama ini Jokowi menyadari dominasi PDI Perjuangan terhadap partai koalisi dan beberapa kebijakan pemerintah. Gerindra dipandang Jokowi akan hadir sebagai penyeimbang.
"Jadi kalau PDIP ngambek, Jokowi tidak punya alternatif kan. Demikian juga kalau Golkar mendominasi. Jadi perlu tambahan seperti partai Gerindra," kata Djayadi.

Di samping soal kalkulasi politik, Djayadi juga melihat ada alasan ideologis dalam penarikan Gerindra ke koalisi. Menurutnya, ada kepentingan menjauhkan Gerindra dari kelompok-kelompok yang dianggap konservatif.

"Walaupun dia kubu nasionalis, tapi Prabowo dikelilingi kelompok yang dianggap konservatif bahkan radikal," lanjut Djayadi.

Bagi Gerindra, kata Djayadi, selain mempermudah akses terhadap logistik dan kekuasaan, berlabuhnya Gerindra ke koalisi bakal memudahkan penyusunan kekuatan politik untuk 2024. Apalagi saat ini, transisi kepemimpinan Prabowo menjadi salah satu agenda Gerindra. Selama ini Gerindra dinilai bergantung pada sosok Prabowo.

"Sementara untuk melakukan transisi perlu membangun struktur partai sampai tingkat bawah, membangun mekanisme keorganisasian dan lain sebagainya. Nah ini memerlukan stabilitas dari segi waktu dan akses serta logistik yang cukup," terang Djayadi.
Menteri Prabowo, Ujung Rekonsiliasi dan Tantangan bagi JokowiKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia. Ujang Komaruddin menganggap keputusan tersebut tak lebih semata memuluskan lima tahun kedua masa pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi bukan saja membutuhkan partai koalisi yang kuat, melainkan juga perlu menaklukkan oposisi yang mengancam pemerintahan.

"Dan lima Parpol itu belum cukup kuat. Eskalasi demo yang besar-besaran, ini masih dianggap membahayakan pemerintahan Jokowi. Ini kan perlu dituntaskan dan dibereskan, cara membereskannya rekonsiliasi dan ujung dari rekonsiliasi ini menjadikan Prabowo sebagai menteri," jelas Ujang kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Ujang menyebut kompromi politik tak jauh-jauh dari kepentingan Gerindra di Pilpres 2024. Menurut Ujang, pragmatisme Gerindra jadi alasan utama Prabowo menerima pinangan Jokowi.

"Oposisi selama ini menderita, cenderung dikerjain. Bagaimana mereka kemarin menjadi oposisi, pendukung-pendukungnya menjadi tersangka, pendukungnya masuk penjara, sampai hari ini masih banyak yang diperiksa kepolisian. Ini tidak kuat. Gerindra belum siap menjadi oposisi yang tangguh dan kuat," kata Ujang lagi.

Alarm dan ujian kepemimpinan Jokowi

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris tak kaget jika Prabowo masuk koalisi Jokowi. Namun ia terkejut saat mendapati Prabowo dikabarkan bakal mengisi pos Menteri Pertahanan.

"Menhan itu satu dari tiga menteri yang disebut dalam konstitusi kita. Pasal 8 Ayat 3, kalau Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama," terang dia mengutip perundangan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Menurutnya, lebih mengkhawatirkan bukan potensi membelotnya Prabowo di internal pemerintahan. Syamsudin Haris mengingatkan ketiadaan kontrol dalam sistem demokrasi. Dia mengingatkan penting bagi koalisi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan. Mengingat, komposisi partai oposisi pun melemah bahkan diprediksi nyaris tak bergigi.
[Gambas:Video CNN]

"Sebab kita dalam situasi politik yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi akibat minimnya oposisi di parlemen," kata Syamsudin.

Terlebih ia memandang penyusunan kabinet periode ini terkesan lebih didasari politik bagi-bagi kekuasaan. Padahal semestinya, komposisi para pembantu Presiden Jokowi disusun berdasar kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depan.
(ika/ain)