Komnas HAM Minta Mahfud MD Tuntaskan Kasus HAM Berat

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 14:31 WIB
Komnas HAM Minta Mahfud MD Tuntaskan Kasus HAM Berat Menkopolhukam Mahfud MD. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bisa menjadi agenda prioritas Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Keinginan tersebut mengingat kini Menkopolhukam dijabat oleh Mahfud MD.

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam mengatakan, Mahfud MD dikenal cakap menangani hukum dan terbebas dari beban masa lalu.

"Agenda HAM diharapkan menjadi prioritas," kata Chairul Anam dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).


Anam mengungkapkan, penanganan kasus pelanggaran HAM berat selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini justru memburuk.
"Kami menilai tidak hanya berhenti, namun mundur. Hal ini dilihat dari prinsip HAM," sambung dia.

Penunjukan Mahfud, kata Chairul, memunculkan harapan baru. Anam membayangkan di tangan Mahfud maka penyelesaian kasus HAM akan bisa lebih konkret dan terukur.

"Lebih berani, jernih dan cepat," ungkap dia lagi.

Komnas HAM memastikan bakal mendukung segala komitmen Kemenkopolhukam terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jika itu terjadi maka ia meyakini rapor buruk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada periode pertama Jokowi bakal membaik.
[Gambas:Video CNN]

Presiden Joko Widodo resmi melantik Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Rabu (23/10). Sebelumnya saat bertemu Presiden Jokowi pada Senin (21/10) lalu di Istana, Mahfud mengatakan banyak berdiskusi mengenai penanganan pelanggaran hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut secara spesifik di antaranya mengenai pelanggaran hak asasi manusia, kasus korupsi hingga radikalisme.

"Soal pelanggaran HAM kami diskusikan banyak. Soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor," kata Mahfud usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).
(ika)