PT KCIC Diminta Tanggung Jawab soal Pipa Pertamina Terbakar

CNN Indonesia | Jumat, 25/10/2019 00:21 WIB
PT KCIC Diminta Tanggung Jawab soal Pipa Pertamina Terbakar Ilustrasi kebakaran pipa minyak. (Istockphoto/SAKDAWUT14)
Bandung, CNN Indonesia -- Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bertanggung jawab terkait kebakaran pipa Pertamina yang terjadi di tengah pengerjaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Cimahi, pada Selasa (22/10) lalu.


Menurut Ajay, insiden kebakaran pipa minyak Pertamina tersebut merupakan buah dari buruknya komunikasi yang dilakukan pihak KCIC.

"Saya menyayangkan karena memang ternyata komunikasi ini tidak begitu baik, padahal sudah dikasih tahu ada utilitas (pipa Pertamina) di wilayah proyek kereta cepat di Cimahi tapi akhirnya begini (kebakaran)," kata Ajay, Kamis (24/10).


Ajay mengaku langsung menghubungi Direktur PT KCIC pasca kebakaran. Rencananya ia dan bersama KCIC akan menggelar pertemuan minggu depan untuk membahas beberapa persoalan. Termasuk soal ganti rugi warga yang saat ini masih dalam pendataan.

"Pastinya begitu, saya sudah telepon direkturnya. Mungkin hari Senin besok kami bertemu," ujarnya.


Meski mendukung proyek kereta cepat yang diinisiasi pemerintah pusat nasional, Ajay menilai pihak kontraktor seharusnya memperhatikan keselamatan kerja dan bertindak sesuai koordinasi.

"Tetap harus ada koordinasi dengan semuanya. Pihak Pertamina sudah memberitahu bahwa ada utilitas yang cukup membahayakan. Itu yang kami sayangkan, bukan pembangunan (kereta cepat). Jangan semau-maunya," tegasnya.

Ajay pun telah bertanya kepada pihak Pertamina terkait keberadaan pipa BBM di wilayah jalur proyek KCJB ini. Pipa-pipa tersebut sudah mau dipindahkan, namun sebelum terealisasi sudah terjadi insiden kebakaran.

[Gambas:Video CNN]

Terkait para pekerja dari KCIC sendiri, Ajay mengeluhkan pihak perusahaan yang cenderung tertutup dalam memberikan akses informasi kepada pemerintah daerah. Misalnya terkait data pegawai.

"Mereka (para pekerja) mungkin legal ya karena kami mendata dari Disnaker. Cuma yang jadi korban (warga negara asing), saya tidak tahu apakah sudah terdaftar atau tidak," kata Ajay.

"Susahnya sisi lain (PT KCIC) agak tertutup juga dalam hal komunikasi bahasa dan melaporkan yang bekerja, karena setiap saat mungkin kan ada perubahan atau mungkin penambahan. Mungkin karena dituntut target (pekerjaan) atau apa, mereka suka sedikit tidak mengindahkan lah," tambah Ajay.

Ajay menambahkan, Pemerintah Kota Cimahi siap menjadi fasilitator antara PT KCIC dan warga terdampak.

"Tentunya masyarakat kami tak boleh terdampak rugi materialnya. Ini kami dukung proyek nasional, tapi bukan berarti dianggap tidak ada pemerintah lokal ini," kata Ajay.

(hyg/DAL)