Pengamat Nilai Wajar Protes Muhammadiyah soal Menteri Jokowi

CNN Indonesia | Minggu, 27/10/2019 13:09 WIB
Pengamat Nilai Wajar Protes Muhammadiyah soal Menteri Jokowi Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai wajar protes yang dilancarkan Muhammadiyah terhadap menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Pasalnya, kedua kursi menteri tersebut di atas biasanya diduduki oleh perwakilan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Wajar (protes) karena mayoritas psikologis cukup kuat dalam tanda kutip pos Kemenag dan Kemendikbud, dua kementerian yang memang ranah politiknya Muhammadiyah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/10).

Ini artinya, ia melanjutkan Muhammadiyah dan NU tengah diminta mengalah. Apalagi, ia menyebut Jokowi ingin membuat terobosan pada kinerja Kemenag dan Kemendikbud yang dianggap jalan di tempat. Ironisnya, oknum Kemenag juga tersandung kasus korupsi.

"Protes Muhammadiyah ini harus dijadikan sebagai kritik demokrasi, tapi kita juga harus ingat hak prerogatif presiden, Jokowi pasti punya alasan dan pertimbangan tersendiri," terang Adi.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin juga mengaku wajar Muhammadiyah memprotes pilihan Jokowi terhadap Menag dan Mendikbud. Apalagi, ia menganggap pucuk pimpinan dua kementerian itu tidak sesuai dengan keahlian menteri terpilih.

Ia mencontohkan posisi Mendikbud diberikan kepada pendiri dan mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, yang dinilai tidak cocok jika mengelola manajemen pendidikan.

Selain itu, sistem pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah sudah cukup maju dan tidak sebaik ormas lainnya di Indonesia.

Kendati demikian, Ujang mengakui keputusan Jokowi itu tidak bisa diganggu gugat karena menjadi hak prerogatif presiden.

"Sebenarnya ini juga hak prerogatif presiden, tidak ada yang bisa diganggu gugat. Yang jadi persoalan, keputusan presiden itu juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Larang Komentar

Ketua Bidang Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Dadang Kahmad mengaku melarang anggotanya untuk mengomentari lebih jauh Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, mencuat pernyataan Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Fahmi Salim yang kecewa atas pengangkatan Nadiem Makarim. Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir juga ikut mempersoalkan para pembantu Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, yang mempersoalkan pengangkatan menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan," kata Dadang dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/10) kemarin.

Kemudian, Dadang mengimbau kepada anggota Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan politik terkait Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengimbau agar anggota Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan terkait masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan Muhammadiyah.


(din/bir)