Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan mengaku legawa partainya tak mendapatkan amanah dari Presiden
Joko Widodo untuk mengisi menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Ia menyatakan PKPI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif tunggal untuk menentukan kabinetnya.
"Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Karena ini adalah hak prerogatif Beliau," kata Verry dalam keterangan resmi yang diterima
CNNIndonesia.com, Jumat (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Verry mengatakan dukungan PKPI yang diberikan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 lalu tanpa ada embel-embel syarat untuk mendapatkan jabatan.
Ia lantas mengucapkan selamat kepada para menteri dan wakil menteri yang sudah dilantik oleh Jokowi beberapa hari ini.
"Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma," kata dia.
[Gambas:Video CNN]Selain itu, Verry mengungkapkan komitmen PKPI saat pilpres lalu tak sekadar memenangkan Jokowi-Ma'ruf saat pilpres. Ia mengatakan PKPI akan mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Kami meyakini bahwa penetapan para Wamen hari ini juga merupakan keputusan terbaik Presiden & Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan," kata dia.
Sebelumnya, usai pilpres 2019, nama Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono digadang-gadang oleh partai sebagai kader muda yang disiapkan menjadi menteri Jokowi. Namun, Diaz, yang menjabat anggota dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu tidak dipanggil oleh Jokowi ke Istana Negara.
Tak hanya Diaz, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak mendapatkan jatah menteri adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).
(rzr/dal)