Mahfud MD: Papua Relatif Kondusif, tapi Tetap Waspada
CNN Indonesia
Rabu, 30 Okt 2019 04:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan keamanan di wilayah Papua relatif kondusif pascakerusuhan beberapa waktu lalu. Menurutnya, Kepolisian sudah mengidentifikasi pelaku gerakan kriminal bersenjata di Papua.
"Memang masih perlu diwaspadai, tapi relatif kondusif," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Mahfud menuturkan kondusivitas di Papua terlihat ketika Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana Jokowi menyambangi Kaimana, Papua Barat, untuk melihat matahari terbenam.
Mahfud menyebut Jokowi dan istrinya tetap dalam kondisi aman meski bernyanyi dan menari di pinggir pantai Kaimana.
Terkait kegiatan yang dilakukan oleh Jokowi dan Iriana, Mahfud pun mengenang sosok mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur saat bertandang ke Papua untuk melihat matahari terbit.
"Jadi mari kita semuanya mendorong kenyamanan dan keamanan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengaku telah mendapat penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian perihal pemekaran kawasan di Papua, termasuk soal keamanan di sana. Ia berkata Tito menyampaikan peluang pembentukan provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan.
"Agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara lebih efektif dilakukan," ujar Mahfud.
[Gambas:Video CNN]
Meski peluang pemekaran terjadi, Mahfud menyebut pemerintah akan melakukan analisis mengenai rencana tersebut. Ia berkata pemerintah akan melihat wilayah dan kultur masyarakat di wilayah yang dimekarkan.
Adapun terkait moratorium pemekaran, Mahfud menyampaikan bukan menjadi kendala. Berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menyebut pemekaran masuk dalam daftar akumulatif yang sewaktu-waktu bisa dimunculkan kembali.
Perubahan pendekatan
Mahfud menyampaikan belum dapat memastikan perubahan pendekatan keamanan di Papua. Ia mengaku belum secara komprehensif melakukan pemetaan keamanan di Papua secara bersama dengan kementerian hingga TNI dan Polri.
Meski belum ada perubahan, Mahfud menegaskan pendekatan komprehensif akan diprioritaskan, misalnya pendekatan keamanan dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua.
"Kemudian yang lebih banyak di sana rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Nah itu juga harus melalui pendekatan yang berbeda-beda lagi," ujar Mahfud.
"Oleh sebab itu, pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan, serta pendekatan militer kalau diperlukan misal kalau ada separatisnya," ujarnya.
(jps/ain)
"Memang masih perlu diwaspadai, tapi relatif kondusif," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Mahfud menuturkan kondusivitas di Papua terlihat ketika Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana Jokowi menyambangi Kaimana, Papua Barat, untuk melihat matahari terbenam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi mari kita semuanya mendorong kenyamanan dan keamanan di seluruh Indonesia," ujarnya.
"Agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara lebih efektif dilakukan," ujar Mahfud.
Meski peluang pemekaran terjadi, Mahfud menyebut pemerintah akan melakukan analisis mengenai rencana tersebut. Ia berkata pemerintah akan melihat wilayah dan kultur masyarakat di wilayah yang dimekarkan.
Adapun terkait moratorium pemekaran, Mahfud menyampaikan bukan menjadi kendala. Berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menyebut pemekaran masuk dalam daftar akumulatif yang sewaktu-waktu bisa dimunculkan kembali.
Perubahan pendekatan
Mahfud menyampaikan belum dapat memastikan perubahan pendekatan keamanan di Papua. Ia mengaku belum secara komprehensif melakukan pemetaan keamanan di Papua secara bersama dengan kementerian hingga TNI dan Polri.
Meski belum ada perubahan, Mahfud menegaskan pendekatan komprehensif akan diprioritaskan, misalnya pendekatan keamanan dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua.
"Kemudian yang lebih banyak di sana rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Nah itu juga harus melalui pendekatan yang berbeda-beda lagi," ujar Mahfud.
"Oleh sebab itu, pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan, serta pendekatan militer kalau diperlukan misal kalau ada separatisnya," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK