
Setumpuk PR Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri
Tim, CNN Indonesia | Jumat, 01/11/2019 06:31 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.
Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.
Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.
PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.
Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.
Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).
Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.
Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.
"Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat," kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).
PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu," ujar Aboebakar.
PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.
Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.
Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.
"Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis," ujar alumnus Akpol 1988 itu.
PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.
"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.
[Gambas:Video CNN] (mts/pmg)
Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.
Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.
![]() |
Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.
Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.
Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.
"Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat," kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).
![]() |
"Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu," ujar Aboebakar.
PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.
Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.
"Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis," ujar alumnus Akpol 1988 itu.
"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.
[Gambas:Video CNN] (mts/pmg)
FOKUS
Kapolri Baru Idham Azis |
ARTIKEL TERKAIT

VIDEO: Jejak Karier Kapolri Baru Idham Azis
Nasional 1 bulan yang lalu
Tanpa Utang, Kapolri Baru Idham Azis Punya Harta Rp5,5 M
Nasional 1 bulan yang lalu
Rapat Paripurna Penetapan Kapolri Idham Azis Digelar Hari Ini
Nasional 1 bulan yang lalu
Idham Azis antara Tommy Soeharto, Dr Azahari, dan Novel
Nasional 1 bulan yang lalu
Desmond Tak Yakin Kapolri Baru Tuntaskan Kasus Novel Baswedan
Nasional 1 bulan yang lalu
Idham Azis Sebut Kasus Novel akan Ditangani Kabareskrim Baru
Nasional 1 bulan yang lalu
BACA JUGA

Dampingi Ahok, Condro Kirono Akan Bantu Jaga Aset Pertamina
Ekonomi • 26 November 2019 18:51
Kemenhub dan Polisi Sebut Grab Tak Kantongi Izin GrabWheels
Teknologi • 13 November 2019 19:02
Tengok Garasi Idham Azis, Cuma Ada Mobil Toyota
Teknologi • 30 October 2019 18:23
Polri Catat 3.000 Kasus Kejahatan Siber Hingga Agustus 2019
Teknologi • 30 October 2019 06:47
TERPOPULER

Mahfud Imbau Tidak Lawan Kekuasaan Mengatasnamakan Islam
Nasional • 3 jam yang lalu
Ketua Projo Ingin Jadi Wamenhan Ketimbang Wamendes
Nasional 2 jam yang lalu
Jokowi soal Membangun Papua: Siapa Suruh Makan Infrastruktur?
Nasional 9 jam yang lalu