Penyidikan Selesai, Penyuap Dirut PTPN III Segera Disidang

CNN Indonesia | Sabtu, 02/11/2019 03:37 WIB
Penyidikan Selesai, Penyuap Dirut PTPN III Segera Disidang Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan terhadap pemilik PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi, terkait distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Tahun 2019. Dengan kata lain, Pieko segera disidang.

Perkara ini turut menjerat Direktur Utama PTPN III, Dolly Pulungan.

"Penyidikan untuk satu tersangka dalam perkara TPK suap terkait Distribusi Gula di PTPN III Tahun 2019 telah selesai. Hari ini Penyidik menyerahkan tersangka PNO [Pieko Nyotosetiadi], berkas, dan barang bukti ke penuntutan (tahap 2)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Jum'at (1/11) malam.


Pada proses penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi yang terdiri dari unsur Direktur Komersil PTPN X, Direktur Komersil PTPN VII, Direktur Komersil PTPN XII, Direktur Komersil PTPN IX, Direktur Komersil PTPN XIV, dan Direktur Komersil PTPN XI. 

Berikutnya adalah Komisaris PTPN VI, Executive Vice President Comercial Director PTPN Holding, Sekretaris Direktur Pemasaran PTPN III Holding, Kepala Divisi Pemasaran Direktorat Pemasaran PTPN III Holding, Notaris, dan pihak swasta.

"Rencana sidang akan dilakukan di Jakarta," kata Febri.

Pieko ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama Direktur Utama PTPN III, Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka kasus distribusi gula. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jakarta pada Selasa (3/9).Pieko diduga memberi suap senilai Sin$345 ribu yang merupakan fee terkait distribusi gula.

Atas ulahnya, Pieko sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ryn/agt)