Kisruh Aibon, KPK Dukung Rencana Anies Perbaiki e-Budgeting

CNN Indonesia | Sabtu, 02/11/2019 16:56 WIB
Kisruh Aibon, KPK Dukung Rencana Anies Perbaiki e-Budgeting Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meninggalkan sistem e-budgeting usai rencana anggaran ganjil jadi polemik(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif turut angkat suara terkait RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 yang kini menjadi polemik. Dia menyoroti soal sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta.

Laode berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meninggalkan sistem e-budgeting dan kembali ke manual dalam pembuatan rencana anggaran. Dia mengutarakan itu melalui akun Twitter @LaodeMSyarif, Sabtu (2/11)

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," tuturnya.


E-budgeting, kata Laode, membuat perencanaan dan penganggaran jadi transparan dan akuntabel. Masyarakat bisa turut mengawasi jika ada mata-mata anggaran yang ganjil dan tak masuk akal.

Dengan begitu, ketika terpantau, anggaran ganjil tersebut batal dimasukkan dalam APBD yang disahkan.

Laode yakin e-budgeting patut dipertahankan. Terlebih, selama ini DKI Jakarta juga identik sebagai pemerintah daerah yang menerapkan itu. Bahkan termasuk yang terbaik di Indonesia bersama dengan Pemkot Surabaya, Jawa Timur.

"KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata Laode.

"Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN," lanjutnya.



Rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang ganjil jadi polemik dalam beberapa hari belakangan. Terutama ketika ada sejumlah rencana anggaran yang dianggap tak wajar. Salah satunya, pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengklarifikasi. Menurutnya, ada dua penyebab mata anggaran ganjil itu muncul.

Pertama, sistem e-budgeting yang tidak mampu memverifikasi angka-angka tak masuk akal ketika di-input. Kedua, petugas yang tidak tertib dalam memasukkan data rencana anggaran.

Anies mengatakan pihaknya memang tengah memodifikasi atau upgrade sistem e-budgeting. Dia tidak berencana meniadakan sistem tersebut dan kembali melakukan secara manual.

[Gambas:Video CNN]

Dia menambahkan dalam sistem yang telah perbarui nanti bahkan terdapat fitur komentar bagi warga. Proses pembaruan masih dilakukan saat ini dan diprediksi sudah bisa digunakan pada tahun depan.

"Intinya adalah kita memiliki aplikasi yang terus ada perkembangan, bukan error, dan harus di-upgrade. Bukan mengganti atau meniadakan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).

(bmw/bmw)