Golkar Akan Gelar Rapat Pleno Persiapan Munas Besok

CNN Indonesia | Senin, 04/11/2019 15:17 WIB

Golkar akan mematangkan pelaksanaan Munas. Rencananya Munas akan digelar pada Desember 2019, namun, lokasi dan kepastian waktu Munas belum ditentukan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi menentukan jadwal rapat pleno persiapan penentuan jadwal pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Selasa (5/11) malam esok.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan rencananya Munas Golkar akan digelar di Jakarta pada bulan Desember 2019 mendatang. Diketahui, Munas merupakan forum tertinggi untuk memilih Ketua Umum definitif Partai Golkar selama lima tahun ke depan.

"Tapi tanggal berapa, tempatnya di mana, panitianya siapa akan di bahas di Pleno besok. Yang jelas itu [Munas] akan dilaksanakan pada bulan Desember tapi persoalan tanggal, tempat, akan dilaksanakan pada rapat pleno," kata Ace.

Lihat juga:

Airlangga Hartarto Gelar Rapat Partai Golkar di Kantor Menko

Selain rapat pleno, Ace mengatakan Golkar akan turut menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Kamis 7 November 2019 di Jakarta. Forum Rapimnas itu akan mengesahkan jadwal dan rangkaian agenda Munas Golkar sesuai aspirasi para kader di seluruh daerah.

"Ini rangkaian, lusa melaksanakan puncak HUT Golkar di Hotel Sultan, dan kemungkinan masih dibahas akan dilaksanakan rapat pimpinan nasional Kamis," kata Ace.

Selain itu, Ace optimistis Airlangga Hartanto akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. Airlangga, klaim dia, sudah mengantongi suara mayoritas calon pemilik suara dalam Munas Golkar menyatakan dukungannya kepada Menteri Koordinator Perekonomian itu.

"Setidaknya kami mencatat ada 92 persen pemilik suara yang telah menyatakan dukungan terhadap pak Airlangga," kata dia.

Tak hanya itu, Ace mengatakan tak ada persoalan bila Airlangga merangkap jabatan sebagai Ketum Parpol dan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ia mengatakan Airlangga tak melanggar peraturan manapun untuk rangkap jabatan sebagai Ketum maupun menduduki kursi menteri

"Juga kita tahu dalam beberapa episode Partai Golkar, ada Ketum yang menjabat pemerintahan, jadi saya rasa itu enggak masalah," kata Ace.