IBC: Penyusun Pidato Anies 6,5 Orang, Ada Rangkap Anggaran
CNN Indonesia
Rabu, 06 Nov 2019 22:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pemantau anggaran Indonesia Budget Center (IBC) menemukan dugaan duplikasi anggaran tenaga ahli penyusun pidato Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI yang belum ada. Selain itu, jumlah tim ini tercatat mencapai 6,5 orang.
Peneliti IBC Rahmat mengungkapkan ada anggaran yang timpang tindih dalam beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di draft anggaran DKI 2020.
"IBC melihat temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Jakarta, Senin (4/11).
Salah satunya yang ia temukan adalah anggaran Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub.
Anggaran ini, kata Rahmat, terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah (KDH) dan Kerjasama Luar Negeri (KLH), serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kepulauan Seribu.
"Di KDH-KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu alokasinya Rp240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkap dia.
Dilihat dari variabel yang digunakan, KDH mengusulkan angka Rp390 juta untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Honarorium per orang adalah Rp5 juta per bulan.
"Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu (6,5)?" ungkap dia.
Dari daftar anggaran ini, kata Rahmat, patut diduga bahwa dalam proses pembuatan anggaran diawal sangat buruk. Padahal DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.
Diketahui IBC mendapat draft lembaran dari hasil data yang diterima dari masyarakat. Kemudian anggaran yang disusun oleh DPRD DKI saat ini masih dalam tahap pembahasan, bukan tahap final.
Wagub Nihil
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro KDH-KLN DKI Jakarta Mawardi mengakui memang menganggarkan pembuat naskah pidato Gubernur. Namun ia tidak mengetahui mengenai duplikasi dari anggaran tersebut.
[Gambas:Video CNN]
"Oh saya tidak tahu ya. Kalau di kami sih biasa [dianggarkan] memang tiap tahun juga ada," kata Mawardi saat dihubungi, Rabu (6/11).
Ia juga membantah menganggarkan untuk 6,5 orang. Untuk tahun ini, katanya, Biro KDH-KLN menganggarkan dana sebesar Rp393 juta untuk pengadaan empat orang. Mereka akan diberikan gaji sekitar Rp8,2 juta orang untuk 12 bulan.
Mereka akan membuat pidato Gubernur dan Wagub hingga jajarannya. Mawardi mengungkapkan pihaknya tetap menganggarkan meskipun belum ada Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai bentuk antisipasi.
"Nanti kalau sudah ada wagubnya, kami tidak anggarkan, jadi repot nanti. Jadi kan itu ada yang diwakili oleh para deputi, para asisten, kami siapkan (naskahnya)," jelas dia.
Sebelumnya DKI baru memiliki dua penulis pidato gubernur dengan anggaran Rp5 juta per orang. Namun menyesuaikan dengan kebutuhan dan UMP terbaru penulis naskah gubernur tambah menjadi 4 orang dengan biaya Rp8,2 juta.
"Ya karena kan biaya hidup juga cukup tinggi, untuk ini kan perlu ada penyesuaian.Ya biaya hidup KHL kita kan sudah mulai tinggi ya," tutup Mawardi.
(ctr/arh)
Peneliti IBC Rahmat mengungkapkan ada anggaran yang timpang tindih dalam beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di draft anggaran DKI 2020.
"IBC melihat temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Jakarta, Senin (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran ini, kata Rahmat, terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah (KDH) dan Kerjasama Luar Negeri (KLH), serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kepulauan Seribu.
 Anggota DPRD DKI dari F-PSI, William Aditya Sarana, mengungkap persoalan rancangan anggaran DKI berupa lem aibon. (Detikcom / Dwi Andhayani) |
"Di KDH-KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu alokasinya Rp240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkap dia.
Dilihat dari variabel yang digunakan, KDH mengusulkan angka Rp390 juta untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Honarorium per orang adalah Rp5 juta per bulan.
"Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu (6,5)?" ungkap dia.
Dari daftar anggaran ini, kata Rahmat, patut diduga bahwa dalam proses pembuatan anggaran diawal sangat buruk. Padahal DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.
Diketahui IBC mendapat draft lembaran dari hasil data yang diterima dari masyarakat. Kemudian anggaran yang disusun oleh DPRD DKI saat ini masih dalam tahap pembahasan, bukan tahap final.
Wagub Nihil
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro KDH-KLN DKI Jakarta Mawardi mengakui memang menganggarkan pembuat naskah pidato Gubernur. Namun ia tidak mengetahui mengenai duplikasi dari anggaran tersebut.
[Gambas:Video CNN]
"Oh saya tidak tahu ya. Kalau di kami sih biasa [dianggarkan] memang tiap tahun juga ada," kata Mawardi saat dihubungi, Rabu (6/11).
Ia juga membantah menganggarkan untuk 6,5 orang. Untuk tahun ini, katanya, Biro KDH-KLN menganggarkan dana sebesar Rp393 juta untuk pengadaan empat orang. Mereka akan diberikan gaji sekitar Rp8,2 juta orang untuk 12 bulan.
Mereka akan membuat pidato Gubernur dan Wagub hingga jajarannya. Mawardi mengungkapkan pihaknya tetap menganggarkan meskipun belum ada Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai bentuk antisipasi.
"Nanti kalau sudah ada wagubnya, kami tidak anggarkan, jadi repot nanti. Jadi kan itu ada yang diwakili oleh para deputi, para asisten, kami siapkan (naskahnya)," jelas dia.
Sebelumnya DKI baru memiliki dua penulis pidato gubernur dengan anggaran Rp5 juta per orang. Namun menyesuaikan dengan kebutuhan dan UMP terbaru penulis naskah gubernur tambah menjadi 4 orang dengan biaya Rp8,2 juta.
"Ya karena kan biaya hidup juga cukup tinggi, untuk ini kan perlu ada penyesuaian.Ya biaya hidup KHL kita kan sudah mulai tinggi ya," tutup Mawardi.
(ctr/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK