Moeldoko Jamin Tak Ada Dualisme karena Wakil Panglima TNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin tak terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), setelah Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Moeldoko menyatakan panglima TNI tetap sebagai pemimpin tertinggi.

"Di tentara enggak ada dualisme. Kalau enggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalo sudah tentara dikatakan insubordinasi, pidana, kalau dikatakan tidak loyal, mati itu karirnya," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (7/11).

Moeldoko juga membantah keputusan Jokowi menghidupkan wakil panglima TNI lagi hanya sekadar untuk mengakomodasi perwira tinggi dari tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), agar bisa duduk di pimpinan tertinggi TNI.

"Enggak, sekali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah melalui kajian waktu zaman saya panglima, jadi bukan kebutuhan praktis," ujarnya.

Lihat juga: Tugas Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi

Moeldoko memang sempat mengusulkan agar dihidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI beberapa tahun lalu. Pensiunan jenderal bintang empat itu menyebut Jokowi telah menerima usulan yang pernah dirinya sampaikan.

Selain jabatan wakil panglima TNI, usulan Moeldoko lainnya yang diakomodasi adalah pembentukan satuan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI.

"Waktu itu saya endorse (saat menjabat panglima TNI). Ada 3 hal yang sudah bisa direalisasikan," tuturnya.

Lihat juga: Jabatan Baru, Jokowi Bakal Angkat Wakil untuk Moeldoko

[Gambas:Video CNN]
Moeldoko menjelaskan bahwa wakil panglima TNI nantinya akan membantu tugas-tugas panglima TNI. Ia menyebut panglima TNI kerap melakukan pertemuan dengan panglima tentara negara sahabat. Sehingga wakil panglima akan menjadi pelaksana ketika panglima TNI ke luar negeri.

"Dengan pertimbangan pertimbangan itu, waktu itu saya sampaikan perlunya ada wakil panglima. Sehingga, kalau ada kevakuman atau panglima pergi tidak perlu membuat surat," tuturnya.

Moeldoko menyebut selama ini, saat panglima TNI akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selalu membuat surat tugas untuk menunjuk salah satu kepala staf angkatan. Setelah ada wakil panglima TNI, hal itu tak perlu dilakukan lagi.

"Itu pertimbangan pertimbangannya sangat teknikal, sangat organisatoris. Tidak ada pertimbangan politik, tidak ada pertimbangan lain-lain," ujarnya. (fra/ain)