Alokasikan Dana Piala Dunia U-20, APBD Surabaya Sah Rp10,3 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2020 akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Minggu (10/11). Angka yang dianggarkan untuk tahun depan mencapai Rp 10,3 triliun.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan, dari jumlah tersebut, alokasi terbesar dialirkan untuk bidang pendidikan, yakni sebanyak 21 persen. "Untuk urusan pendidikan, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur pendidikan, biaya pendidikan gratis dan (tunjangan) guru," kata dia.

Kemudian, anggaran terbesar kedua adalah untuk Bidang Kesehatan. Di bidang layanan kesehatan ini, alokasi anggarannya mencapai 10 persen dari total APBD 2020.

Berikutnya, anggaran terbesar ketiga dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Salah satunya bakal digunakan untuk persiapan gelaran Piala Dunia U-20 tahun 2021 mendatang, yakni mencapai Rp 100 miliar.

Lihat juga: Sekda DKI Sebut KUA PPAS Baru Akan Diunggah Usai Pengesahan

"Ketiga infrastruktur, termasuk yang digunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20 Tajun 2021, yang anggarannya sekitar Rp. 100 Milyar," kata Awi.

Rapat Paripurna pengesahan APBD ini berlangsung monumental, karena dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

Tak hanya itu, nuansa rapat paripurna juga terkesan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Bukan tanpa alasan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, anggota DPRD, beserta jajaran pejabat Pemkot Surabaya lain mengenakan pakaian dan atribut perjuangan.

Lihat juga: Pemerintah Siap Hukum Pemda yang Parkir APBD di Bank

Dalam kesempatan tersebut, Awi mengungkapkan pengesahan RAPBD Kota Surabaya 2020 menjadi Paripurna yang bersejarah, karena berbarengan dengan momentum Peringatan Hari Pahlawan.

"Setelah tadi pagi, kita ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota. Kemudian beralih ke sini, penetapan APBD Tahun 2020. Ini menurut saya, monumental," katanya.

Tri Rismaharini menyampaikan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun 2020 beserta lampirannya akan segera ia disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (frd/lav)