
Sekda DKI Sebut KUA PPAS Baru Akan Diunggah Usai Pengesahan
CNN Indonesia | Minggu, 10/11/2019 23:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah memastikan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) baru akan diunggah setelah pengesahan.
Usai pengesahan, Saefullah menyatakan anggaran tersebut masih bisa dikritik oleh pihak pengawas dan masyarakat.
"Boleh (dikritik dan dikoreksi) dibongkar boleh. Kita jamin ini transparan semua masyarakat pribadi kelompok silahkan ya diawasi anggaran ini," kata Saefullah di Silang Monas, Minggu (10/11).
Pemprov DKI menargetkan penyusunan anggaran KUAPPAS rampung paling lambat 30 November. Setelah penyusunan KUAPPAS, akan ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada saat bersamaan, komponen anggaran juga akan dimasukkan ke dalam sistem penganggaran elektronik atau biasa dikenal dengan e-budgeting.
"Setelah paripurna sepakat APBD baru kirim ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) waktu yang paling bagus adalah 1 Januari 2020. Kita sudah final karena kita ada merapikan administrasi 1 Januari," ungkap Saefullah.
Di tempat yang sama, Saefullah mengaku pihaknya masih belum bisa menentukan total efisiensi dalam draf Anggaran daerah tersebut. Kata Saefullah, jumlah anggaran tersebut baru bisa terlihat jika sudah ada pengesahan anggaran.
"Ini kan masih pembahasan anggaran juga di komisi masih ada di Komisi D. Jadi belum bisa kita simpulkan itu semua masih berjalan," ujar dia.
Diketahui, pembahasan anggaran di tingkat komisi akan dilanjutkan besok. Setelah pembahasan anggaran di tingkat komisi, maka akan dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar) besar serta disetujui menjadi KUAPPAS.
Sebelumnya, banyak pihak yang mengkritisi tertutupnya pembahasan anggaran di DKI Jakarta. Biasanya, Pemprov DKI sudah mengunggah komponen penganggaran di situs resmi apbd.jakarta.go.id agar bisa dilihat publik.
Beberapa yang memprotes ialah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengunggah anggaran ke publik yang masih berupa rancangan dan sebelum disahkan.
(ctr/lav)
Usai pengesahan, Saefullah menyatakan anggaran tersebut masih bisa dikritik oleh pihak pengawas dan masyarakat.
"Boleh (dikritik dan dikoreksi) dibongkar boleh. Kita jamin ini transparan semua masyarakat pribadi kelompok silahkan ya diawasi anggaran ini," kata Saefullah di Silang Monas, Minggu (10/11).
Pemprov DKI menargetkan penyusunan anggaran KUAPPAS rampung paling lambat 30 November. Setelah penyusunan KUAPPAS, akan ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada saat bersamaan, komponen anggaran juga akan dimasukkan ke dalam sistem penganggaran elektronik atau biasa dikenal dengan e-budgeting.
Di tempat yang sama, Saefullah mengaku pihaknya masih belum bisa menentukan total efisiensi dalam draf Anggaran daerah tersebut. Kata Saefullah, jumlah anggaran tersebut baru bisa terlihat jika sudah ada pengesahan anggaran.
"Ini kan masih pembahasan anggaran juga di komisi masih ada di Komisi D. Jadi belum bisa kita simpulkan itu semua masih berjalan," ujar dia.
Diketahui, pembahasan anggaran di tingkat komisi akan dilanjutkan besok. Setelah pembahasan anggaran di tingkat komisi, maka akan dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar) besar serta disetujui menjadi KUAPPAS.
Beberapa yang memprotes ialah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengunggah anggaran ke publik yang masih berupa rancangan dan sebelum disahkan.
(ctr/lav)
ARTIKEL TERKAIT

Anggaran DKI Bakal Dipublikasikan Usai Disepakati Banggar
Nasional 1 bulan yang lalu
Sekda DKI Sebut Anies Dua Kali Tegur Soal Rencana Belanja
Nasional 1 bulan yang lalu
Tito Sindir Pemda 'Endapkan' APBD Hingga Rp2 Triliun di Bank
Nasional 1 bulan yang lalu
Pemprov DKI Akan Bongkar Atap 2 JPO Lain di Jalan Sudirman
Nasional 1 bulan yang lalu
Anies: Kelemahan e-Budgeting Diperbaiki, Bukan Diramaikan
Nasional 1 bulan yang lalu
Anies Persilakan PNS Luar DKI Daftar Posisi Kepala Bappeda
Nasional 1 bulan yang lalu
BACA JUGA

Tanpa Subsidi, Tarif LRT Jakarta Bisa Puluhan Ribu Rupiah
Ekonomi • 01 December 2019 09:55
Tilang Otopet Listrik, Grab Siap Kerja Sama dengan Pemerintah
Teknologi • 26 November 2019 17:24
Jakarta Diklaim Bisa Hasilkan Rp1,75 T per Hari dari Sampah
Teknologi • 20 November 2019 19:01
Bangun PLTSa, DKI Diklaim Rugi Rp24 T per Tahun
Teknologi • 20 November 2019 05:02
TERPOPULER

Laporan Henry Yosodiningrat pada Rocky Gerung Ditolak
Nasional • 3 jam yang lalu
Datang ke Sidang, Tiga Terdakwa 'Bau Ikan Asin' Dikawal Ormas
Nasional 4 jam yang lalu
Nelayan Sumsel Tewas Dimangsa Buaya
Nasional 1 jam yang lalu