DPR soal Evaluasi Pilkada Langsung: Perlu Dikaji Hati-hati

CNN Indonesia | Senin, 11/11/2019 13:47 WIB
DPR soal Evaluasi Pilkada Langsung: Perlu Dikaji Hati-hati Ketua DPR RI Puan Maharani. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi gelaran pilkada langsung perlu dikaji oleh pemerintah bersama Komisi II DPR. Dia tidak ingin jangan sampai usulan tersebut malah menjadi langkah mundur dalam demokrasi di Indonesia.

"Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali. Dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

"Kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang," ujarnya.


Lebih lanjut, Puan menyarankan agar pemerintah dan DPR tidak terlalu reaktif menyikapi rencana usulan Pilkada langsung.

Puan menyarankan DPR tak perlu mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus per kasus saat mengkaji usulan tersebut.

"Karena pemilihan umum dan pilkada dilakukan secara langsung, artinya kalau ada perubahan kan nggak serta merta harus kita lakukan," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

[Gambas:Video CNN]

Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar, menurut hitungan Tito.

"Apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).

(rzr/osc)