Mahfud Sebut Jokowi Tampung Usul Tito soal Evaluasi Pilkada

CNN Indonesia | Senin, 11/11/2019 12:42 WIB
Mahfud Sebut Jokowi Tampung Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Menko Polhukam Mahfud MD. (CNN Indonesia/ Joko Panji Sasongko).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung usulan untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung saat Presiden Joko Widodo menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Mahfud menyebut Jokowi bersama jajarannya akan membahas usulan Tito untuk mengevaluasi pilkada secara langsung.

"Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11).


Mahfud menyebut Jokowi bakal menampung masukan terkait penyelenggaraan pilkada. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan pemerintah akan membahas lebih lanjut terkait usulan tersebut.

"Kalau secara internal nanti kami akan bicara. Dibahas pasti, tapi apa diubah atau ndak, itu nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar, menurut hitungan Tito.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).

Wacana yang digulirkan Tito itu menimbulkan pro dan kontra. Setidaknya PDIP dan PPP mendukung rencana Tito untuk mengevaluasi pilkada secara langsung.

PDIP menyebut pilkada langsung memiliki banyak kerugian dan kekurangan yang akhirnya mereduksi demokrasi. Sementara PPP menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

[Gambas:Video CNN]
Sedangkan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi meminta eks Kepala Polri itu tak mewacanakan pilkada dibuat tidak langsung dan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Veri berkata mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung bukan solusi persoalan politik berbiaya tinggi. Sebab permasalahannya bukan pada sistem, tetapi pelaksanaan pemilihan di lapangan.

"Mestinya kalau ada tesis bahwa pilkada berbiaya tinggi maka rekomendasinya bagaimana tidak berbiaya tinggi. Bukan kemudian merombak sistemnya dari langsung menjadi tidak langsung. Itu yang menurut saya perlu diklirkan dulu," kata Veri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/11).

Diketahui kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan sistem pemilihan yang diterapkan pemerintahan era Presiden Soeharto. Namun pada 2005 atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. (fra/osc)