Jokowi Bentuk Badan Regulasi Nasional dalam Waktu Dekat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membentuk Badan Regulasi Nasional pada periode kedua pemerintahan dalam waktu dekat.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

"Memang Presiden menyatakan akan membentuk sebuah badan legislasi nasional, kita sedang memikirkan namanya Badan Regulasi Nasional," kata Pratikno.


Pratikno tidak menjelaskan kapan badan ini ditargetkan akan terbentuk. Ia hanya menjelaskan badan itu akan menggabungkan unit-unit di kementerian-kementerian tertentu berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan.

Lihat juga: Baleg DPR: Omnibus Law Harus Sederhanakan 74 UU

Unit yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet hingga Badan Pembinaan Hukum Nasional akan dilebur dalam badan tersebut.

"Jadi intinya, adalah untuk konsistensi regulasi dan juga penyederhanaan," kata dia.

Melihat hal itu, Pratikno menyatakan semua regulasi, termasuk Peraturan Menteri pun akan dikeluarkan melalui badan regulasi nasional tersebut.

"Karena ketika regulasi dilakukan sampai level Perpres, dan seterusnya itu kadang-kadang tak sesuai, itu yang menjadi kegelisahan presiden," ujar Pratikno.

Lihat juga: DPR Serahkan Perbaikan UU KPK 'Typo' ke Istana

Komisi II DPR sepakat pemerintah membentuk badan tersebut. Hal itu bertujuan agar semua peraturan perundang-undangan bisa disinkronisasi dan diharmonisasi agar tak terjadi tumpang tindih.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah mengatakan pembentukan kementerian/lembaga negara baru yang memiliki kewenangan untuk mengurus proses legislasi merupakan amanat dari revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Badan baru itu nantinya berwenang untuk melakukan penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dan bertanggungjawab di bidang pembentukan Perundang-undangan.

Lihat juga: Jokowi: Indonesia Bukan Negara Peraturan

(rzr/gil)