Wapres Sebut Tak Perlu Buruk Sangka Soal Bom, Wajib Waspada

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 23:22 WIB
Wapres Sebut Tak Perlu Buruk Sangka Soal Bom, Wajib Waspada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pada semua pihak agar lebih waspada terhadap berbagai hal mencurigakan pasca bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) pagi.

Menurut Ma'ruf, peristiwa bom bunuh diri itu mengingatkan pada penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto beberapa waktu lalu yang tak terduga.


"Saya kira kita harus lebih waspada menghadapi apa saja, memang kita tidak boleh suuzan, tapi sekarang ini perlu juga kecurigaan-kecurigaan ya, karena ternyata yang pembawa bom bunuh diri itu menggunakan atribut ojol," ujar Ma'ruf di Sentul International Convention Center, Jawa Barat.


Ma'ruf mengimbau agar RT/RW lebih proaktif dalam mengawasi lingkungannya. Dengan demikian, kejadian seperti bom bunuh diri di Medan dapat dicegah lebih cepat.

"Semua instrumen kita optimalkan untuk mewaspadai kemungkinan kelompok teroris itu. Sampai RT/RW kita fungsikan untuk bisa memonitor keadaan sekitar, sehingga bisa dicegah lebih dini," katanya.

Diketahui ledakan bom bunuh diri terjadi di Mako Polrestabes Medan pukul 08.45 WIB tadi. Satu orang dilaporkan tewas yang diduga merupakan pelaku.

[Gambas:Video CNN]

Kejadian ini juga mengakibatkan enam orang lainnya mengalami luka, serta merusak empat kendaraan.

Singgung Kemiskinan

Di samping itu, Ma'ruf menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Ma'ruf, angka kemiskinan per Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen atau setara 25,14 juta orang.

"Kita tak boleh puas diri, penurunan tingkat kemiskinan harus lebih cepat lagi dan berlangsung menyeluruh. Meski tingkat kemiskinan satu digit tapi kemiskinan masih cukup besar, sekitar 25 juta orang," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, terdapat sejumlah prioritas yang dapat dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Salah satunya melalui pembiayaan UMKM yang mudah dan penyederhanaan perizinan.

Selama ini, menurutnya, produktivitas UMKM masih sangat rendah. Hal ini tak lepas dari rendahnya tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi yang terbatas, minim akses bahan baku hingga akses pemodalan.


"Keuangan berbasis bank dan mikro dapat memudahkan usaha mikro kecil untuk memperoleh pembiayaan. Bisa juga dilakukan penyederhanaan atau mungkin penghapusan izin regulasi yang menghambat," katanya.

Ma'ruf mendorong perbaikan reformasi birokrasi sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Ia pun meminta pada seluruh pejabat daerah agar mau bekerja sama demi mencapai hal tersebut.

"Tanpa bekerja bersama, koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, maka produktivitas Indonesia maju akan sulit menjadi kenyataan," tuturnya. (pris/ayp)