Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PAN Abraham Lunggana atau yang akrab disapa
Haji Lulung angkat suara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok menjadi bos salah satu perusahaan BUMN.
Lulung menjawab diplomatis bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
"Sudahlah, semua orang punya hak yang sama di dalam pemerintahan," kata Lulung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Lulung mengatakan pemerintah melalui Menteri BUMN pasti memiliki mekanisme dan penilaian khusus dalam mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.
Apabila mekanisme itu memenuhi syarat, Lulung tak keberatan bila orang itu akan ditunjuk dan mengisi jabatan tersebut.
"Lah kalau hasil
fit n proper test pemerintah terhadap orang per orang layak, sesuai hukum, keren, ya sudah kita ikut saja ya," tambah Lulung.
Saat didesak lebih lanjut terkait kelayakan Ahok jabat bos BUMN, Lulung enggan menjawabnya. Ia tak ingin mengomentarinya dan mengaku ingin menjalin hubungan yang baik dan Ahok.
"
Ntar takutnya orang pasang-pasangin, gue pengen baik-baik ama Ahok sekarang deh," canda Lulung.
[Gambas:Video CNN]Lulung sebelumnya dikenal sebagai sosok yang selalu berseteru dengan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keduanya kerap berselisih paham dan saling lempar tudingan saat Lulung menjabat anggota DPRD dan Ahok sebagai gubernur.
Salah satu perseteruan keduanya adalah soal kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun 2014 . Saat itu, Lulung yakin Ahok terlibat kasus tersebut.
Juga berkaitan kasus lama yakni pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ditengarai merugikan negara Rp191 miliar. Bahkan, Lulung juga mengkritik pedas sikap Ahok yang dinilainya kurang bisa menjaga tutur kata.
(rzr/asa)