Ucapkan Selamat, Gerindra Ingatkan Ahok soal Mafia di BUMN

CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 12:07 WIB
Ucapkan Selamat, Gerindra Ingatkan Ahok soal Mafia di BUMN Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai kepemimpinan di BUMN monopoli tak sulit. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mampu memimpin BUMN. Hanya saja, ia mewanti-wanti soal mafia pemburu rente di perusahaan pelat merah.

"Secara pribadi saya dukung model orang kayak Ahok ditempatkan di BUMN. Selamat Koh Ahok untuk ditugaskan oleh Joko Widodo di BUMN. Kita buktikan dengan waktu yang berjalan nanti apakah Koh Ahok mampu atau tidak," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (14/11).
Terlebih, kata Arief, ada kemudahan tertentu dalam memimpin BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang dimonopoli oleh negara, seperti BBM dan listrik. Baginya, tak butuh kemampuan tinggi untuk menjadi pimpinan di BUMN itu. Hal ini berbeda dengan Garuda atau BUMN perbankan yang memiliki banyak kompetitor.

"Gampang kok jadi dirut BUMN, enggak susah-susah amat jadi pegawainya, apalagi jadi Dirut di PLN dan Pertamina yang produknya pasti laku dan sifatnya monopoli. Enggak ada saingannya di Indonesia," urai dia.


Hanya saja, Arief mengingatkan Ahok untuk harus siap melawan para mafia pemburu rente jika memang ditempatkan di PLN atau Pertamina. Karena itu, kata dia, Ahok harus didampingi jajaran direksi yang memang mengerti segala permainan mafia rente di kedua BUMN tersebut.


Jika direksi yang mendampingi Ahok tak berintegritas, Arief khawatir mantan bupati Belitung Timur itu akan banyak tertipu jaringan mafia pemburu rente di PLN.

Terpisah, Partai Gerindra, lewat akun Twitter @Gerindra pada Rabu (13/11), meminta Menteri BUMN Erick Thohir berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rencana perekrutan Ahok itu.

Dalam cuitannya, Gerindra mengunggah dua foto mengenai kasus yang pernah menjadi polemik saat Ahok menjadi gubernur DKI. Salah satu foto menunjukkan bangunan RS Sumber Waras dan foto lainnya berupa potongan berita di media cetak bertuliskan 'Audit BPK, Pembelian Lahan atas Disposisi Ahok'.

Gerindra kemudian memberikan keterangan atas foto tersebut dengan menyertakan akun Twitter BUMN dan Erick.

"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir"

Partai pimpinan Prabowo Subianto ini juga mengaku memahami dan menghormati bahwa penunjukan pimpinan di BUMN merupakan hak Erick. Namun, Gerindra menyebut BUMN harus dipimpin individu yang tepat, berintegritas, kapabel, dan punya rekam jejak yang jelas dalam memimpin sebuah BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Senada, anggota DPR Komisi VI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Erick berkoordinasi terlebih dulu dengan KPK dan BPK sebelum menunjuk Ahok.

"Anggota @DPR_RI Komisi VI @andre_rosiade menghormati keputusan @KemenBUMN @erickthohir untuk mengangkat Ahok, tapi beliau menyarankan agar Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan @KPK_RI dan @bpkri terlebih dahulu. #SuaraGerindra"

Ahok sebelumnya dikabarkan bakal mengisi posisi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.

Presiden Jokowi belum memastikan posisi Ahok di BUMN. Namun, ia menyebut mantan Bupati Belitung Timur itu bisa menjabat sebagai komisaris atau direksi.

"Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). (psp/arh)