Ma'ruf Soal Posisi Ahok: 7 Pejabat BUMN Akan Diberhentikan

CNN Indonesia | Jumat, 15/11/2019 17:37 WIB

Saat bicara soal posisi Ahok di BUMN, Wapres Ma'ruf Amin menyebut soal pengisian kursi tujuh kursi pimpinan BUMN yang kini sedang dibahas pemberhentiannya.

Wapres Ma'ruf Amin menyatakan urusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pemimpin BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan tujuh pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diberhentikan. Pengisian penggantinya diperkirakan akan tuntas pada Desember.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat ditanya soal posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di BUMN.

Lihat juga:

Bertaruh Rekonsiliasi dalam Penunjukan Ahok di Kursi BUMN

"Kan di TPA (Tim Penilai Akhir) itu sudah dibahas pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN, tapi penggantinya belum," kata dia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).

Ma'ruf memperkirakan pengisian jabatan BUMN itu akan tuntas pada Desember. Menurutnya, tak boleh ada kekosongan terlalu lama karena akan berpengaruh pada kepastian para investor yang masuk ke Indonesia.

"Makanya ini sedang diproses. Tunggu saja, diharapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Namun, ia enggan mengomentari lebih lanjut terkait polemik Ahok jadi bos BUMN. Menurutnya, yang memiliki kewenangan soal penempatan Ahok adalah Presiden Jokowi.

"Itu kewenangan presiden yang menentukan. Saya dengar masih diproses, kita tunggu saja," ujar Ma'ruf.

Nama Ahok mencuat sebagai calon bos salah satu BUMN usai ia bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas perihal jabatan tersebut pada Rabu (13/11).

Lihat juga:

Ahok Disebut Terima Pinangan Erick Thohir Jadi Bos BUMN

Penunjukan Ahok disebut berasal langsung dari Jokowi. Keduanya pernah bekerja sama ketika menjabat posisi gubernur dan wakil gubernur DKI pada periode 2012-2016.

(psp/arh)