DPRD Belum Terima Kajian Jalur Sepeda DKI Jakarta

CNN Indonesia
Rabu, 20 Nov 2019 17:14 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI mengaku belum memegang kajian jalur sepeda yang anggaran pembangunannya mencapai Rp 62 miliar.
Salah satu sudut di DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi B DPRD DKI Jakarta hingga kini belum memegang kajian jalur sepeda dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyayangkan kondisi ini mengingat anggaran pembangunan jalur sepeda DKI yang mencapai Rp62 miliar.

"Kemarin di pembahasan anggaran jalur sepeda itu Rp62.072.235.554. Tapi hingga hari ini belum ada kajiannya, dan hanya lisan disampaikan," kata Eneng kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).

Padahal, menurut Eneng, banyak kajian yang perlu dilihat sebelum DKI menerapkan peraturan itu. Pertama, kata dia, harus ada penjelasan pasti apakah penggunaan sepeda menjadi jawaban persoalan polusi udara di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita mau lihat apakah ini benar-benar tepat sasaran, apakah dengan ini benar menurunkan polusi atau jangan-jangan hanya ikut-ikutan tren bersepeda saja?" ujar Eneng.

Kedua, harus dipertimbangkan kebiasaan bersepeda di Indonesia. Di luar negeri, kebiasaan bersepeda sangat cocok dengan kebiasaan masyarakatnya karena keadaan cuaca yang mendukung, sementara di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Kalau tujuan untuk menghindari polusi apakah 50 persen bisa berpindah. Di Jakarta orang mengejar kecepatan loh bukan polusi. Apakah sesuai dengan habit kita juga. Kita bukan tidak setuju. Persoalannya ini menjawab, tidak ya?" ungkap Eneng.

Selain masalah teknis, DKI juga harus memikirkan pengawasan yang dilakukan terhadap mereka yang melanggar jalur sepeda. Sebab, dengan memprioritaskan pengguna sepeda harusnya ada konsekuensi lain yang harus diterapkan.

"Kalau ada toko yang jual makanan dan kalau kita bawa mobil melipir otomatis kita melanggar kah atau bagaimana? Ini kan jadi persoalan bagaimana menertibkan tidak memakai sepeda," ujarnya.

Ketidaksiapan DKI terkait perencanaan pun tercermin dari pembongkaran kembali jalur sepeda di Cikini. Dia mengatakan seharusnya DKI memiliki perencanaan yang matang sebelum mengajukan anggaran dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

"Kenapa perencanaan? Kita tidak mau kejadian di Cikini itu berulang. Kalau sudah dibangun masa dibongkar lagi? Anggarannya miliaran loh, catnya juga harus impor," kata Eneng.

Sebelumnya, jalur sepeda di kawasan Cikini, Jakarta Pusat dibongkar. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pembongkaran dilakukan untuk penataan trotoar. Setelah ditata, DKI akan kembali membangun jalur yang lengkap dengan arah penunjuknya.


[Gambas:Video CNN] (ctr/pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER