Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan,
Johan Budi mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (
BPIP) karena sampai saat ini belum memiliki kepala definitif. Selama dua tahun belakangan ini, BPIP dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala.
Kepala BPIP saat ini dijabat oleh Hariyono yang masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala BPIP sebelumnya Yudi Latief yang memilih mengundurkan diri sekitar pertengahan 2018 lalu.
Johan menyebut kondisi tersebut seakan menunjukkan tidak ada keseriusan untuk mencari seorang kepala definitif untuk BPIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ini meminta kepada BPIP gara menyampaikan pada Jokowi soal kepala definitif ini.
"Tolong sampaikan ke Presiden, kami di komisi II mendukung BPIP menjadi lembaga yang berwibawa dan
powerful dalam konteks pancasila. Tapi saya dengar Pak Hariyono ini Plt hampir 2 tahun ya? Paling enggak serius nih, saya kira persisnya kurang serius nih, hampir 2 tahun," kata Johan saat menggelar rapat kerja dengan BPIP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Senin (25/11).
Selain itu, Johan turut meminta kepada jajaran BPIP untuk selalu menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehari-harinya.
Ia mencontohkan salah satunya para jajaran BPIP harus menggunakan produk dalam negeri dalam kesehariannya. Hal itu, kata dia, merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan para pimpinan BPIP.
"Apakah semua yang ada di BPIP mencintai produk dalam negeri nih? Misalnya jam tangan, saya liat ada yang mengilap-kilap nih. Bagaimana meyakinkan kepada masyarakat, menginternalisasi Pancasila yang di BPIP tak melakukan itu," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Johan juga berharap sikap para petinggi BPIP tak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat
Pendidikan Pancasila Sejak PAUDDitempat yang sama, Plt Kepala BPIP Hariyono berencana akan mewajibkan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
Ia merencanakan program itu nantinya tak bersifat indoktrinisasi kepada para peserta didik. Hariyono berkeinginan agar mata pelajaran Pancasila lebih bersifat kontekstual dan persuasif kedepannya.
[Gambas:Video CNN]"Jangan sampai nilai-nilai pendongeng dalam masyarakat kita itu masih diwarnai dengn nilai yang bertentangan dengan Pancasila," kata Hariyono.
Ia mencontohkan dongeng soal kancil. Menurutnya kehidupa kancil penuh kelicikan tapi tetap menjadi cerita rakyat.
"Ada salah satu pendongeng yang mengusulkan kepada kami yaitu kancil minta maaf. Dengan minta maaf, binatang-binatang itu bisa bersatu, sehingga mereka bisa maju," kata Hariyono.
(rzr/sur)