Kenaikan Tarif Parkir Jakarta Jadi Prioritas Isu Raperda DKI

CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 21:23 WIB
Kenaikan Tarif Parkir Jakarta Jadi Prioritas Isu Raperda DKI Ilustrasi lahan parkir di wilayah DKI Jakarta (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memprioritaskan pembahasan 72 rencana peraturan daerah (raperda) agar bisa ditetapkan pada 2020. Salah satu raperda itu adalah tentang tarif parkir dan pajak objek retribusi.

Hal itu dipaparkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pantas Nainggolan dalam rapat bersama eksekutif di DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).

"Jadi ada 72 usulan yang akan kita bahas nanti seperti apa, di sini ada usulan dari DPRD DKI dan dari eksekutif kita bahas di sini," kata Pantas.


Ada pun sejumlah raperda yang akan diprioritaskan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta antara lain Perubahan Perda nomor 16 tahun 2019 tentang Pajak Parkir. Di dalamnya membahas tentang kenaikan tarif dan penambahan objek retribusi.

Kemudian, APBD Tahun Anggaran 2020, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2019, APBD Tahun Anggaran 2021.

Lalu Perubahan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perubahan Perda nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan Perda nomor 18 tahun 2010 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Ada juga Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Jalan Berbayar Elektronik, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rencana Pembangunan Industri Provinsi," ujar Pantas.
[Gambas:Video CNN]
Pantas mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan raperda mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai prioritas.

Selain raperda prioritas, ada pula usulan raperda yang dianggap penting lain. Di antaranya ialah Raperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Jalur Sepeda dan Disabilitas.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana menyatakan pihaknya tidak akan menambah jumlah usulan raperda. Dari 72 raperda, 31 di antaranya diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Adapun untuk prioritas kami terbuka dan kami tidak akan melakukan penambahan. Untuk prioritas kami menyerahkan seluruhnya kepada Bapemperda," tutup Yayan.

(ctr/bmw)