Ahok Jadi Komut Pertamina, Fadli Zon Sebut Orang Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Fadli menilai Ahok merupakan sosok yang masih bermasalah dan tak tepat untuk menjabat posisi tersebut.

"Tapi kan dia orang yang bermasalah, orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Lebih lanjut, Fadli lantas mencontohkan Ahok masih memiliki kaitan masalah dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit (RS) Sumber Waras seluas 3,6 ha. Menurutnya, kasus tersebut masih menimbulkan benak tanya di mata masyarakat terhadap Ahok.

Fadli menyarankan Erick Thohir seharusnya mampu memilih orang lain ketimbang Ahok yang lebih berintegritas dan berkompeten untuk mengurus Pertamina.

Lihat juga: Ahok ke BUMN, Gerindra Ungkit Sumber Waras dan Cengkareng

"Ya urusan sumber waras aja belum beres, dan yang lain-lain. Harusnya cari yang memang orang terbaik gitu untuk memperbaiki BUMN kita," ujarnya.

Selain itu, Fadli khawatir bila perusahaan BUMN diisi oleh orang yang memiliki rekam jejak seperti Ahok akan terus merugi. Padahal, seharusnya semua perusahaan pelat merah itu harus mengantongi profit untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)

"BUMN kita kan seharusnya menjadi BUMN yang profitable. Banyak kok. State owned enteprise BUMN di negara-negara lain yang bagus dan efisien, hanya di kita rugi-rugi terus," kata Fadli.

Ahok resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir lewat persetujuan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo.

Jokowi secara terang benderang menginginkan Ahok menjadi pengawas internal perusahaan migas pelat merah itu. Ahok diharapkan mampu menurunkan impor minyak, membangun kilang-kilang minyak, dalam rangka menyehatkan defisit neraca dagang.

Lihat juga: Pertamina Bantah Gaji Direksi dan Ahok Rp3,2 M per Bulan

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkit dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Utara.

Infografis: nasib jual-beli lahan Sumber Waras di era Ahok. (CNN Indonesia/Fajrian)

Kasus itu disinggung Andre saat dimintai pandangan mengenai kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menjadi bos di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kasus RS Sumber Waras bermula pada Juli 2015, ketika Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo di hadapan DPR pada 2016 menyebut kronologi itu bermula ketika KPK menerima aduan mengenai kejanggalan pemeriksaan BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Provinsi DKI pada 2014.

"Informasi temuan BPK bahwa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga mengindikasikan kerugian keuangan negara sebesar Rp191 miliar," kata Agus dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR pada 15 Juni 2016.

Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar Rp173 miliar. Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP).

Lihat juga: Alasan BUMN Tunjuk Eks 'Orang Polri' Temani Ahok di Pertamina

[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)