Aktivis Anti Tambang Wawonii Dilepas dengan Status Tersangka

Kendari, CNN Indonesia -- Jasmin, aktivis penolak tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), tidak ditahan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Meski demikian, statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart mengaku penyidik menetapkan Jasmin sebagai tersangka usai pemeriksaan karena diduga terlibat penyekapan pekerja PT Gema Kreasi Perdana (GKP), yang merupakan perusahaan tambang nikel.

Lihat juga: Polisi Tangkap Aktivis Penolak Tambang di Pulau Wawonii

"Sudah tersangka namun tidak ditahan karena penyidik menilai kooperatif. Kemarin sudah langsung dipulangkan ke rumahnya," kata Harry, Rabu (27/11) di Mapolda Sultra.

Harry menyebut penetapan tersangka Jasmin itu dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan kecukupan dua alat bukti.

"Saudara Jasmin dilaporkan karena melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 333 KUHP, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditingkatkan statusnya," bebernya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Marion, karyawan PT GKP, melaporkan Jasmin dan 21 warga lainnya ke polisi, pada 24 Agustus, dengan dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Sementara, enam orang warga lainnya dilapor karena penganiayaan dan melawan investasi tambang di pulau itu.

Pada Minggu (24/11), Jasmin ditangkap Polda Sultra di kediaman kakaknya di Kendari sekira pukul 17.00 WITA. Dalam surat resmi Polda Sultra, Jasmin dijemput paksa karena dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Penangkapan aktivis lingkungan itu menuai protes dari kelompok masyarakat sipil. Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tamban (JATAM) Muh Jamil menyebut PT GKP, anak usaha Harita Group, telah melaporkan sebanyak 27 warga Wawonii ke polisi.

Lihat juga: Jatam Sebut 55 Pulau Kecil Telah Dikavling buat Tambang

Menurutnya, pelaporan terhadap Jasmin dan warga Wawonii lainnya patut dipertanyakan. Sebab, lahan-lahan yang dipertahankan warga yang diterobos pihak PT GKP adalah milik sah masyarakat, dan tidak pernah diserahkan atau dijual ke PT GKP untuk dijadikan jalan tambang (hauling).

"Dengan kata lain, yang mestinya diproses polisi adalah tindak kejahatan PT GKP yang menerobos lahan milik masyarakat," katanya.

(pnd/arh)