Anggaran Program DP 0 Rupiah Anies Dipangkas Jadi Rp500 M

CNN Indonesia | Rabu, 27/11/2019 19:23 WIB
Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat memangkas anggaran rumah DP nol rupiah, dari Rp2 triliun menjadi Rp500 miliar pada 2020 mendatang. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat memangkas anggaran rumah DP nol rupiah, dari Rp2 triliun menjadi Rp500 miliar pada 2020 mendatang. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk program rumah tanpa DP dipotong menjadi Rp500 miliar pada 2020. Pemotongan ini disepakati bersama di Rapat Badan Anggaran DKI Jakarta antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.

Anggaran ini digunakan untuk fasilitas penyediaan kredit bagi warga yang mengajukan DP 0 Rupiah, salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kita sepakati jadi Rp500 miliar," kata Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi sambil mengetok palu di Sidang Banggar DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11).


Prasetio menjelaskan bahwa kebijakan DP 0 Rupiah nanti akan digeser dengan memanfaatkan rumah susun (rusun) di Jakarta. Anggaran DP 0 Rupiah disepakati untuk dikurangi.

"Kita maksimalin saja. Kan, banyak rusun. Jadi kita prioritas untuk warga tinggal di rusun saja," ujar Prasetio.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya menganggarkan mata anggaran ini sebesar Rp2 triliun di Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS). Kemudian, anggaran ini kembali turun menjadi Rp1 triliun saat rapat dengan Badan Anggaran, kemarin.

Sore ini, baik dari DKI dan DPRD DKI sama-sama kembali mengajukan efisiensi untuk anggaran pembiayaan ini. DKI mengajukan anggaran Rp500 miliar sementara DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran di 0 kan alias dipotong habis.

Dengan sejumlah pertimbangan dan naik turun anggaran di pos yang lain, akhirnya Dewan dan Pemprov DKI sepakat untuk berhenti pada angka Rp500 miliar. Anggota Banggar Pandapotan Sinaga mengatakan bahwa anggaran pinjaman daerah masih relevan diberikan.

"Pinjaman daerah itu tidak bisa di nol kan. Karena memang ada angka untuk kebutuhan perumahan yang harus diakui," kata Pandapotan.

Program rumah tanpa DP ini dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Targetnya, hunian yang terbangun sebanyak 13.500 unit dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023.

Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakat diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun. (ctr/wis)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK