Istana Sebut Jokowi Tolak Pilpres Lewat MPR

CNN Indonesia | Jumat, 29/11/2019 17:18 WIB
Istana Sebut Jokowi Tolak Pilpres Lewat MPR Ilustrasi pilpres langsung (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menginginkan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jokowi tak mau pemilihan presiden itu kembali dilakukan oleh MPR.

Sikap Jokowi itu tak sama dengan kehendak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai lebih baik pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR.

"Beliau tegas mengatakan, 'saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).


Fadjroel mengatakan Jokowi sudah menegaskan itu ketika menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD pertengahan Agustus 2019. Menurutnya, apapun pendapat masyarakat mengenai mekanisme pemilihan presiden, Jokowi tetap ingin rakyat memilih langsung.

"Beliau lahir dari pilkada langsung, baik di Solo, gubernur jakarta, dan lahir juga dari pemilihan presiden langsung dua kali di Indonesia. Karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," ujarnya.

Wacana pemilihan presiden melalui MPR, tidak secara langsung oleh masyarakat, kembali menguat beberapa hari terakhir. Wacana tersebut didukung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat bertemu ketua MPR Bambang Soesatyo.

Sebenarnya, pada Agustus lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet pernah melempar wacana tersebut. Menurutnya, pemilihan presiden lewat MPR sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Selain itu, Bamoset juga menganggap pilpres langsung telah membuat masyarakat terbelah. Karenanya, dia meminta lembaga-lembaga survei mengevaluasi pilpres secara langsung dan meneliti dampak positif dari pilpres lewat MPR seperti dahulu.

Seiring berjalannya waktu, polemik tersebut hilang dan tidak lagi dibicarakan publik. Bamsoet sendiri mengklaim MPR baru mulai membahas amandemen UUD 1945 pada 2021 mendatang.

Akan tetapi, wacana pilpres melalui MPR kembali menguat ketika Bamsoet berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu (27/11).

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan pihaknya mendukung pemilihan presiden melalui MPR berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2012. Kala itu, Musyawarah dihelat di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
[Gambas:Video CNN]
Said Aqil mengklaim para kiai dan ulama NU menganggap pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praktis, tidak," kata Said.

Namun, merujuk pada penelusuran CNNIndonesia.com, Munas Alim Ulama PBNU 2012 tidak merekomendasikan pemilihan presiden kembali dilakukan melalui MPR. Editor buku hasil Munas Alim Ulama PBNU 2012 Ulil Abshar pun bicara demikian.

"Pilpres tidak dibicarakan. Setahu saya tidak. Yang direkomendasikan ketika itu hanya pilkada saja. Pilkada tidak langsung," ucap Ulil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (28/11).
(fra/bmw)