Pimpinan KPK Memohon Jokowi Keluarkan Perppu

CNN Indonesia | Sabtu, 30/11/2019 03:00 WIB
Pimpinan KPK Memohon Jokowi Keluarkan Perppu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan masih menaruh harap pada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Pihak istana sebelumnya telah memastikan tak akan menerbitkan Perppu karena telah ada UU 19/2019 tentang KPK yang baru.

"Sikap KPK terhadap Perppu sampai hari ini kami masih berharap kebijaksanaan bapak presiden RI untuk mengeluarkan Perppu. Kita masih sangat berharap untuk itu," ujar Laode di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/11)


Laode mengatakan pimpinan dan seluruh pegawai KPK menilai UU KPK baru hasil revisi memiliki 26 poin yang melemahkan posisi KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen.

Selain itu, proses revisi UU KPK juga dinilai tak sesuai dengan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Jadi dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji presiden untuk memperkuat KPK. Kenyataannya dalam materi UU melemahkan KPK," katanya.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini KPK masih berharap Jokowi bersedia menerbitkan Perppu tersebut. Penerbitan Perppu itu, menurutnya, penting untuk kelangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mudah-mudahan beliau tergerak menggunakan kebijaksanaan untuk mengeluarkan Perppu. Tapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tak akan menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jokowi menghormati uji materi UU KPK yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK. Saut menyebut peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember mendatang dapat menjadi momentum tepat bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu itu. (psp/wis)