Gerindra Desak Jokowi Perpanjang SKT FPI Demi Rekonsiliasi

CNN Indonesia | Minggu, 01/12/2019 11:22 WIB
Gerindra Desak Jokowi Perpanjang SKT FPI Demi Rekonsiliasi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani minta pemerintah untuk memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar izin FPI.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI).

Muzani mengatakan upaya itu merupakan langkah bijak pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya menyatukan kembali semua potensi kekuatan bangsa. Sebab, kata dia, FPI merupakan salah satu stakeholder yang harus diajak bersama-sama untuk membangun Indonesia.

"FPI itu sebagai kekuatan bangsa saya kira sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, karena itu sekarang tren kita itu adalah menyatukan semua kekuatan bangsa. Kita tidak lagi memisah-misahkan, karena itu semua kekuatan bangsa. Yang berpotensi bisa menjadi kekuatan-kekuatan perekat harus diajak," kata Muzani di Bandar Lampung dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (1/12).


Pernyataan Muzani sebagai respons atas munculnya tagar #JokowiTakutFPI yang ramai diperbincangkan pengguna media sosial belakangan ini.

Muzani menilai pemerintah harus bersikap persuasif meski ada perbedaan pandangan serta kecurigaan terhadap FPI sebagai ormas radikal. Ia mengatakan perbedaan cara pandang itu hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah.

"Bahwa cara menegakan Pancasila, cara mengibarkan merah putih ada perbedaan, kita harus mengajak mereka untuk dialog, musyawarah," kata dia.

Di sisi lain, Muzani tak memberikan jawaban secara pasti terkait dengan janji Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Ia hanya memastikan pada saatnya nanti Rizieq pasti akan pulang ke Indonesia.

"Habib Rizieq pada waktunya nanti akan pulang," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga miliki FPI. Hal itu yang menyebabkan Kemendagri belum juga menerbitkan SKT izin berorganisasi untuk FPI.

Sementara Mendagri Tito Karnavian berpendapat serupa bahwa visi dan misi FPI sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART ormas tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin SKT.

(rzr/sfr)